BABAK BARU DRAMA POLITIK REMODELASAUN

BABAK BARU DRAMA POLITIK REMODELASAUN[1]

Husi Vladimir A. SAFI’I

Setelah berlarut-larut, akhirnya drama politik remodelasaun inipun memasuki babak baru. Presiden Taur Matan Ruak memutuskan untuk menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Xanana Gusmão dari jabatan PM-nya, dan menyatakan Governu Bloku Koligasaun berstatus demisioner. Pada awalnya, drama politik ini sempat menimbulkan berbagai macam spekulasi dan juga persepsi yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Meskipun begitu, mengenai bagaimana hasil akhirnya, cerita drama politik inipun, sebenarnya sudah dapat diprediksi.

Sebuah pertanyaan cukup mengganggu terkait dengan proses resignasaun PM, yakni: “Jika pada akhirnya Xanana harus resigna, lalu untuk apa remodelasaun yang sudah dilakukan sebelumnya? Bukankah ini hanya membuang-buang waktu, tenaga dan juga pikiran saja? Bukankah dari segi waktu, tenaga dan juga pikiran, bahwa resignasaun ini bisa dilakukan sejak awal Janeiru yang kemudian dilanjutkan dengan prosesu forma governu yang baru?” Inilah politik. Sesuatu yang pendek bisa menjadi panjang, yang sederhana berubah menjadi rumit. Dalam hukum materialismu dialektika, maka proses politik yang berlangsung ini disebut “negasi ke negasi” atau “meniadakan untuk ditiadakan.”

Sejak awal pembentukannya, kabinet Xanana Gusmão yang diberi nama Governu Bloku Koligasaun (GBK) ini sudah menimbulkan kontroversial berkaitan dengan jumlah Membru Governu yang mencapai 55 posisi jabatan. Sebuah jumlah yang dinilai terlalu besar dan berlebihan untuk ukuran Timor-Leste dengan derajad kerumitan dan permasalahan yang sesungguhnya sudah terpetakan. Banyak pihak yang menilai, bahwasannya jumlah tersebut akan berdampak pada besarnya penggunaan Orsamentu Jeral serta hanya akan menjadikan kinerja governu justru semakin tidak efesien dan efektif. Dengan logika yang sederhana bahwa “orang yang gendut, cenderung susah untuk bergerak dengan cepat dan mudah dihinggapi penyakit.”

Jumlah tersebut merupakan konsekuensi dari pemilu parlementar 2012 yang tidak menghasilkan pemenang maioria absoluta, dimana CNRT hanya memperoleh suara sebesar 172,909 suara atau sebesar 36.68 porzen. Posisi nomer dua diduduki oleh FRETILIN dengan suara 140,904 atau 29.89 porzen. Selanjutnya adalah PD dengan jumlah 48,579 suara atau 10.30 porzen, dan FRENTI-MUDANÇA mendapatkan 14,648 suara atau 3.11 porzen.  Akhirnya, CNRT, PD dan Frenti-Mudansa membentuk aliansi politik pasca pemilu di Parlemen dengan tujuan utama membentuk sebuah pemerintahan. Berangkat dari koalisi inilah, jumlah membru governu berasal.

Konsekuensi dari koligasaun ini adalah “bagi-bagi jatah kursi kekuasaan.” Semangat mendasar dari koligasaun adalah Partai A mendapatkan posisi apa dan Partai B pun demikian. Dari koligasaun ini, CNRT mendapatkan jatah 29 posisi, PD mendapatkan 12 posisi, dan Frenti-Mudansa sebanyak 6 posisi. Sisanya, diisi oleh independen (meskipun begitu, kecenderungan politiknya adalah CNRT).

Jadi tidaklah mengherankan apabila governu hasil koligasaun ini tidak berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Disamping terlalu gendut dan hanya bersisi bagi-bagi kue kekuasaan, juga tidak berangkat dan diikat oleh suatu program atau plataforma politik yang jelas.

Mensikapi situasi ini, FRETILIN yang tidak berhasil menuju tampuk kekuasaan sejak pemilu parlementar 2007 dan 2012 menempatkan diri sebagai partai oposisi. Jika pada periode Aliansi Maioria Parlementar (AMP 2007-2012), FRETILIN mengkampanyekan perlunya Eleisaun Antisipada, maka pada periode GBK 2012-2017 ini, agenda FRETILIN adalah menuntut kepada Xanana agar melakukan Remodelação do Governo sejak tahun pertama masa kerja GBK. Kali ini, agenda FRETILIN berhasil.

Sikap oposisi FRETILIN sendiri mulai berubah memasuki tahun kedua masa kerja GBK. Perubahan ini diawali dengan dinobatkannya Sekretaris Jeral Mari Al-katiri sebagai “Presidennya” orang Oequssei. Dan semakin menunjukkan sebagai partai pendukung pemerintah pada saat dilaksanakannya pembahasan OJE 2015, di mana FRETILIN sepenuhnya menyetujui dan mendukung. Tentunya, perubahan sikap ini bukan tanpa sebab. Sikap anti GBK (thesa) berubah menjadi pro GBK (antithesa) melahirkan sebuah sinthesa yang bernama konsesi politik yang berupa FRETILIN masuk dalam susunan membru governu hasil remodelasaun.

Sebagai langkah politik (konsekuensi kompromi dengan FRETILIN), maka untuk kesekian kalinya, pada awal Janeiru 2015, Xanana kembali menegaskan bahwa dirinya akan rezigna-an dan melakukan remodelasaun sebelum tanggal 18 Fevereiru 2015 atas GBK. Statemen yang dinilai sebagian kalangan sebagai ‘gertak sambal’ ini, pada akhirnya benar-benar direalisasikan, di mana Xanana selaku Primeiru Ministru berkirim surat kepada semua membru GBK untuk bersedia mengundurkan diri secara sukarela pada akhir Janeiru 2015.  

Hal yang sangat mengejutkan adalah bahwasannya rencana remodelasaun ini sepenuhnya tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota koligasaun. Secara hukum, langkah PM Xanana ini sah-sah saja (konstitusionil) mengingat ministru dan sekretariu estadu adalah pembantu PM. Namun secara politik, langkah ini dinilai kurang etis (walaupun sah juga mengingat etika juga bersifat normative dan relative).

Hal lain yang tak kalah mengejutkan adalah sikap PD dan Frenti-Mudansa yang cenderung “pasrah menerima takdir politik” tersebut. Sebuah takdir politik yang menyakitkan (sakitnya tuh di sini…!!!), lebih-lebih dengan diremodela kedua top lider partai politik tersebut dari GBK. Meskipun begitu, sikap PD dan Frenti-Mudansa di awal Fevereiru 2015 ini masih tetap memberikan dukungan kepada GBK dan mengusulkan nama Agio Pereira sebagai kandidat PM. Sikap ini yang selanjutnya mendapatkan respon dari FRETILIN melalui Sekjen Mari Al-katiri bahwa Xanana memanggil Rui Araujo (membru CCF) untuk dinominasikan sebagai PM yang baru.

Ditengah-tengah tarik ulur rencana komposisi membru governu baru, PM Xanana menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presidente da Republika Taur Matan Ruak pada tanggal 5 Fevereiru 2015. Jika pada awalnya, Presiden TMR kurang setuju dengan rencana mundurnya Xanana, maka sikap kekurangsetujuan ini pada akhirnya berubah menjadi setuju. Governu Bloku Koligasaun pun dinyatakan demisioner. Lalu, timbul pertanyaan: apakah dengan demisionernya GBK ini, secara otomatis juga membuat bubarnya Bloku Koligasaun (BK) antara CNRT, PD dan Frenti-Mudansa?

Dengan melihat perkembangan politik sejak awal, kemungkinan besar BK masih eksis bahkan diperluas keanggotaannya dengan masuknya FRETILIN. CNRT sebagai pemenang pemilu parlementar 2012 tetap sebagai pihak yang berhak untuk membentuk pemerintahan baru pasca GBK untuk periode 2015-2017. Dalam konteks ini, Xanana muncul sebagai sosok kunci masuknya FRETILIN dalam pemerintahan. Dengan demikian, maka tidaklah mustahil bila anggota CCF Rui Araujo menduduki posisi orang nomer satu di kabinet baru yang akan dibentuk. Ketidakmustahilan ini lebih banyak disebabkan karena lemahnya posisi tawar PD dan Frenti-Mudansa di hadapan Xanana/CNRT dan juga Mari/FRETILIN.

Situasi politik yang berkembang saat ini, telah menempatkan  PD dan Frenti-Mudansa dalam posisi yang terjepit dan bagai telur di ujung tanduk. Keduanya tidak masuk dalam kategori sebagai organisasi politik yang berani berseberangan pandangan politiknya dengan Xanana. Dengan demikian, apapun keputusan yang diambil oleh Xanana (termasuk apabila Xanana menggandeng FRETILIN untuk berkoalisi), maka PD dan Frenti-Mudansa akan tetap menerima.

Lalu, siapakah yang akan membentuk governu yang baru? Terdapat beberapa opsi politik: pertama, Xanana (CNRT) tetap memperpanjang kontrak dengan PD dan Frenti-Mudansa. Artinya, GBK jilid kedua. Namun, ini mustahil dilakukan dengan melihat perkembangan politik yang telah terjadi. Kedua, Xanana (CNRT) melakukan koalisi dengan FRETILIN dengan menceraikan secara total PD dan Frenti-Mudansa. Opsi kedua ini kemungkinan dapat saja dilakukan. Tetapi, dengan melihat adanya beberapa orang PD dan Frenti-Mudansa yang kabarnya akan duduk kembali sebagai membru governu, maka opsi kedua ini akan menjadi pilihan terakhir. Ketiga, Xanana (CNRT) melakukan koalisi dengan semua partai politik yang ada di Parlementu Nasional (FRETILIN, PD, dan Frenti-Mudansa). Sebuah pemerintahan baru dalam bentuk unidade/persatuan politik (Guvernu Unidade Nasional). Opsi ini juga berpeluang dipilih. Ketiga opsi tersebut dalam koridor hukum konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Artigu 106, yang intinya menyatakan bahwa pemerintahan dibentuk oleh koalisi partai di Parlemen apabila tidak ada pemenang maioria absoluta dalam eleisaun jeral. Opsi yang terakhir atau keempat adalah Xanana (CNRT) membentuk pemerintahan sendirian tanpa adanya koalisi secara formal dengan ketiga partai politik yang ada. Dengan catatan, Xanana mendapatkan kesepakatan atau persetujuan politik dengan elit-elit partai politik yang ada “kesepakatan di bawah meja.” Opsi keempat ini merupakan opsi politik bukan hokum konstitusional. Jika opsi keempat yang ditempuh, maka politik di Timor-Leste telah menempatkan Xanana sebagai satu-satunya manusia yang paling berkuasa sejak awal hingga akhir hayatnya meskipun Xanana sendiri sudah tidak lagi berada atau memegang kekuasaan.

Semoga saja, pemerintahan baru yang akan dibentuk nantinya, benar-benar mempertimbangan tentang realitas obyektif permasalahan kehidupan rakyat Timor-Leste, seperti: uang minyak yang pada akhirnya akan habis, ketiadaannya lapangan pekerjaan, peningkatan angka pengangguran dalam setiap tahunnya, stagnasi ekonomi, dan sebagainya. Artinya, kita semua berharap semoga pemerintahan baru yang akan dibentuk didasarkan pada semangat mengedepankan kepentingan dan permasalahan rakyat, bukan sekedar “bagi-bagi kursi kekuasaan” dan semangat menumpuk logistik untuk eleisaun jeral 2017.***

---

[1] Artikel ini sudah dipublikasikan di Surat Khabar “Jornal Independente” pada tanggal 12 Februari 2015