DILI & ELIT POLITIKNYA (TIMOR LESTE)

DILI DAN ELIT POLITIKNYA

 By Vladimir Ageu DE SAFI'I

Vladimir Ageu DE SAFI'I

Baca Juga artikel:

Dili dan Modernisasi

Sejarah Masyarakat Timor Leste

Mari Al-katiri versus Xanana Gusmão

Personalisasi Partai Politik

Kepemimpinan & Kepeloporan Pemuda 
Organização da Luta Massa Universitario (Povo) do Timor Leste
Mencari Kandidat Pro-Rakyat

Sebenarnya agak susah menyebut Dili ini masuk dalam kategori kota yang ‘apa’ dan ‘bagaimana’. Sesusah memahami dialektika perkembangan masyarakatnya. Masyarakat Dili dan Timor Leste pada umumnya adalah masyarakat yang rumit (complicado). Rumit dalam makna jalinan sosial yang berlangsung di dalamnya. Ini dikarenakan adanya banyak faktor yang mempengaruhi proses jalinan sosial tersebut: mulai dari variannya etnik (jalinan adat dalam satu keluarga-satu etnik, jalinan adat antar etnik, struktur organisasi dan doktrin social masing-masing etnik, dan seterusnya.);praktek kolonialisme Portugal yang cenderung primitive beserta bagaimana bangunan social gereja Katholik ala Vatikan yang cenderung konservatif; belum lagi ditambah dengan bagaimana ikatan-ikatan komunal tradisional berbenturan dan menyatu dengan ikatan-ikatan modern yang cenderung individualistic; dan masih banyak factor lainnya.

Dari segi antropologis, di samping Timor Leste telah dihuni sekitar puluhan etnik yang terbagi dalam 32 bahasa dan dialektika (ras indegenis/pribumi), kita juga dapat menyaksikan mengenai ‘hebatnya” kolonialisme Portugal yang mampu melahirkan dan mewariskan budaya baru bagi golongan mestiço (Timor-Cina (Macau, Hongkong, Taiwan), Timor-Afrika (Angola, Mosambiq, dan lain-lain), Timor-Goa/India, dan Timor-Portugis) atau anak-anak hasil genetic campuran tersebut. Warisan khas antropologis Portugis ini banyak kita jumpai hampir disemua pelosok penjuru negeri Timor Leste, khususnya di kota-kota 13 distrito. Populasi terbanyak berada di ibukota Dili dengan ciri khas kehidupannya yang berbeda dengan pola kehidupan penduduk original/indegenis atau yang biasa dengan istilah Rakyat/Povo Maubere.

A. Dili: Kota Kecil Penghubung

Sabung Ayam/futu manu

 Menamai Dili sebagai kota dagang, tentunya agak rancu sebab istilah sebagai kota dagang mengandung makna adanya jalinan dan simpul perdagangan yang kuat: banyak pedagang-pedagang/saudagar-saudagar yang berkumpul dan menggantungkan bisnisnya pada jalur perdagangan. Kenyataannya, Dili sebagai kota perdagangan tidak benar-benar terjadi sepanjang sejarahnya. Bahkan, satu-satunya sarana tranportasi pengangkut barang perdagangan seperti pelabuhan tidak benar-benar mencerminkan sebagai fasilitas pendukung aktivitas perdagangan.

Dalam literatur tentang Timor, memang sering disebutkan bahwa jauh sebelum bangsa Portugis menginjakkan kakinya di negeri ini, bangsa-bangsa lain seperti China, Gujarat/India dan Arab telah terlebih dahulu menjalin kontak dengan penduduk Timor terkait dengan kayu cendananya. Pertanyaannya, tentunya daratan yang dikunjungi para pedagang tersebut tidak menunjuk pada kota Dili, melainkan bagian Pulau Timor yang lain seperti Lifau/Oequsse dan juga Kupang.

Bahwa benar, bila Dili disebut sebagai kota pesisir karena lokasinya berada di tepi pantai utara (laut). Namun, sebutan kota pesisir belum tentu mengarahkan pada kesimpulan bahwa Dili adalah kota perdagangan.

Bongkar muat beras import di pelabuhan Dili

Memang ada kegiatan perdagangan di pelabuhan Dili sejak era kolonialisme Portugal, tetapi sifatnya hanya sebagai tempat transaksi awal atau penghubung antara: antara daerah pedalaman di Timor Leste dengan kota-kota pelabuhan di sekitarnya, seperti Kupang, Ambon, Makassar, Surabaya, Malaka hingga Eropa. Dili, sangat berbeda dengan Malaka (Singapura). Kota Malaka merupakan kota pelabuhan perdagangan internasional. Sementara Dili, hanyalah sebuah kota pelabuhan yang mirip dengan tempat pengepulan bahan-bahan baku yang dikumpulkan dari daerah-daerah pedalaman/distrik. Tempat para pedagang mengemas barang dagangan sebelum dikirim ke lokasi sasaran di luar negeri.

Kurangnya Dili disebut sebagai kota dagang juga dapat dibuktikan dengan tiadanya kota-kota distrik sebagai penyangga dan penyuport utama lalu lintas barang dagangan. 12 kota distrik yang ada di Timor Leste, sejak dulu hingga sekarang, tidak lebih sekedar memerankan peran sebagai kota transit bagi para pejabat dan atau para elit pemerintahan setelah melakukan pensensusan terhadap populasi pada masing-masing kota tersebut alias fungsi koordinasi saja. Artinya, tidak ada jejak yang dapat dijadikan sebagai penguat pembenaran bahwa 12 kota tersebut merupakan kota sub satelit yang berperan penting bagi kelangsungan perdagangan di kota Dili.

Penduduk Timor Leste 1969

Satu-satunya aktivitas perdagangan di Timor Leste yang relative bisa mengidentifikasikan adanya kegiatan perekonomian pasar hanyalah dengan dibukanya perkebunan kopi di beberapa lokasi di bagian tengah negeri ini, seperti Ermera dan Maubessi. Walaupun begitu, transaksi dagang yang ada adalah transaksi jual beli antara penguasa colonial yang diwakili oleh perusahaan milik penguasa dengan para petani kopi yang lebih menyerupai sekumpulan manusia budak: majikan dengan para budak. Transaksi perdagangan yang hanya sebatas pengangkutan bahan baku yang kemudian ditukar dengan barang-barang yang menjadi kebutuhan penguasa dan misionaris Portugis saat itu.

Ciri lain dari kota dagang adalah terletak pada multietnik dan hiterogenitas masyarakatnya. Indikator ini sepertinya tidak terpenuhi oleh kota Dili. Multietniknya bukan sekedar dilihat dari etnik-etnik pribumi semata, melainkan dari luar Timor Leste. Meskipun ada orang Afrika, Arab, India (Goa), dan China (Macau), tetapi keberadaan mereka di Dili terkait erat dengan politik kolonialisme Portugal. Portugal membawa orang Afrika bukan sebagai pedagang, melainkan sebagai budak yang di-tentara-kan guna membantu menumpas perlawanan rakyat Timor Leste dan di dalam menghadapi serangan dari lawan-lawan sedaratannya, seperti Belanda dan Inggris. Sementara untuk orang—orang Macau dan Goa, Portugal menggunakannya karena kedua kota tersebut merupakan kota-kota kekuasaan Portugal di Asia. Goa merupakan pusat kekuasaan colonial atas Timor, sebelum digantikan oleh Macau.

Terkait dengan adanya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang China, sesungguhnya ini telah berjalan secara “natural” jauh sebelum Portugal menaklukkan Dili. Sudah sejak lama, orang-orang China mengadakan hubungan bisnis dengan orang Timor, khususnya terkait dengan kayu cendana. Orang China pula yang kemudian berperan cukup penting dalam menghidupkan jalur perdagangan dan perekonomian Dili selama Portugal menguasai Timor Leste.

Sebagaimana kita ketahui, satu-satunya koloni Portugis di Asia Tenggara hanyalah Timor Leste, yang lokasinya dijepit oleh pulau-pulau sekitar yang dikuasai oleh Belanda dan Inggris. Tentunya susah bagi bangsa Portugal untuk melakukan aktivitas perdagangan.

Faktor penting lainnya adalah ‘mengapa dili tidak mampu tumbuh sebagai kota dagang’ juga dikarenakan kondisi internal negara Portugal di Eropa yang tidak mengalami revolusi industri/borjuasi sebagaimana yang dialami negara pesaingnya, seperti Belanda, Perancis, Inggris, Austria, Jerman, dan sebagainya. Portugal abad ke-17/18 masih tetap hidup dalam sistem kemasyarakatan lama: perubahan dalam social kemasyarakatan sangat dikontrol oleh system pemerintahan monarkhi konservatif. Artinya, di Portugal sendiri tidak terbangun golongan pedagang dan juga tidak adanya perubahan pola produksi masyarakat dari pertanian ke industry, dalam makna melahirkan golongan masyarakat yang bebas. Jika pun ada, maka kuantitas dan eskalasinya berbeda jauh dibanding negara-negara pesaingnya. Dengan ketiadaannya pasaran industri menunjukkan ketiadaanya permintaan akan bahan-bahan kebutuhan industri. Dengan alasan inilah, maka terdapat perbedaan antara Dili dengan kota-kota koloni bangsa non-portugis. 

 Dili, juga susah untuk dimasukkan sebagai kota suci/sakral. Dari bukti sejarah perkembangan masyarakat Timor Leste, maka tidak pernah ada sebuah doktrin suci atau institusi-institusi yang dipandang sakral oleh masyarakat, setidaknya sebuah kerajaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada kisah dan bukti prasasti sejarah yang dapat menyatakan bahwa pernah ada sebuah kerajaan besar yang berdiri dan menguasai daratan Timor Leste, termasuk Dili. Kenyataannya, tidak ada. Dili hampa akan nilai dan praktek-praktek yang bernuansa kesakralan.

Istilah kerajaan (liurai) di Timor Leste tidak lebih dari sebuah wilayah yang dikuasai oleh suku-suku atau kelompok etnik tertentu. Berdasarkan sejarah lisan, di masa lalu jauh sebelum kedatangan Portugal ke Dili, maka Dili telah didiami oleh kelompok kecil suku/etnik Mambai. Pada saat itu, etnik Mambai di Dili terbagi dalam dua wilayah keluarga (komunal), yakni Liurai untuk komunal di Bidau dan Liurai untuk komunal di Motael.

Rumah Adat Tutuala, 1972: Simbol Kesucian Tradisional

Sejarah liurai di Timor Leste, selalu dikaitkan dan dibuktikan dengan satu-satunya prasasti peninggalan mereka, yakni uma-lisan (rumah adat)---semacam istana liurai berbentuk rumah panggung dengan luas 3 x 3 meter. Terkait dengan Dili, terdapat sebuah rumah adat yang dipercaya bekas peninggalan Liurai Motael yang terletak di Manleuana (pinggiran sebelah selatan kota Dili).[1] Jika pun peninggalan ini benar, maka sebagaimana yang lazim dalam tradisi etnik-etnik di Timor Leste, maka keberadaan rumah adat tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi etnik anggota adat (berlaku untuk segaris keturunan, dan tidak berlaku untuk etnik yang lain). Artinya, kesucian/kesakralannya bersifat relative. Dengan argument ini, tidak ada indikasi (apalagi fakta) mengenai jalinan ‘ideologi kesucian di kota Dili yang berlaku dan mengikat semua masyarakat Dili’.

Memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh penguasa kolonialis Portugal untuk “mensucikan kota Dili dan Timor Leste” dengan memperkenalkan simbol-simbol kesucian ala Portugis dengan pembangunan monument-monumen kecil serta ala misionaris Katholik beserta bangunan gerejanya. Bahkan pada upaya yang paling massif yang berusaha dilakukan oleh para elit dan tokoh agama juga dilakukan dengan cara ‘selalu member tanda salib pada setiap kematian anggota masyarakat di hampir semua sudut rumah dan daratan Timor Leste’, namun, hingga sejauh itu, upaya-upaya tersebut kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Setidak-tidaknya, hingga era 1970-an, total penduduk Timor Leste yang berhasil dikatolikkan hanya berkisar pada angka 30%. Angka ini menunjukkan bahwa ada keragu-raguan dalam masyarakat mengenai doktrin suci yang dikampanyekan oleh para misionaris tersebut, yang notabene tidak bersumber dari tanah Timor dan mereka pun tahu betul bahwa para misionaris tersebut memiliki keterikatan hubungan biologis dan sosial dengan para imperialis Portugis itu sendiri.

Tumbuh pesatnya Katholik di Timor Leste, justru ketika Portugal dengan sebagian misionarisnya sudah tidak berada di Timor Leste. Faktor represifnya Indonesia terhadap penduduk, yang mengharuskan masyarakat Timor Leste untuk memilih masuk pada salah satu agama ketika ditawari untuk memilih di antara agama resmi yang diakui oleh negara, yakni Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Mengingat, jika tidak memilih berarti: KOMUNIS alias PKI---Partai Komunis Indonesia.

Pensucian terhadap kota dili juga berusaha dilakukan oleh penguasa Indonesia era 1990-an dengan mendirikan patung Raja Kristus di sebelah timur Kota Dili. Meskipun begitu, pembangunan patung ini sendiri ternyata tidak cukup efektif untuk meredam “keliaran masyarakat Dili”. Fakta bahwa pembangunan simbol-simbol kekatholikan masih kurang diminati oleh masyarakat Timor Leste adalah tidak terurusnya dan terbengkalainya Patung selama lebih dari 10 tahun sejak 1999. Baru pada awal tahun 2012, lokasi patung ini direhabilitasi oleh pemerintah dengan pembangunan taman di bawahnya. Meskipun begitu, nuansa kesakralan dan kesuciannya pun tetap tidak terbangun. Justru, nuansa yang lebih menonjol adalah sebagai tempat berpacaran dan arena perselingkuhan.

Agaknya, sebutan yang tepat untuk kota Dili adalah kota kecil penghubung (Kota Satelit). Istilah ‘kecil’ karena dari segi wilayah dan penduduknya relative kecil/sempit dan sedikit. Dari segi peranan politiknya, semenjak era Portugal, maka Dili adalah wilayah yang kurang diperhitungkan. Ini terbukti dengan cukup lamanya Portugis menjadikan Oequsse/Ambeno/Lifau sebagai pusat kekuasaan kolonial. Dili sendiri baru memainkan peran sebagai pusat kekuasaan kolonialisme Portugal mulai tahun 1769, tetapi hanya sebatas sebagai tempat berlindung dari serangan rakyat dan Belanda yang ada di Timor Barat. Peran penting bagi Portugal baru terjadi sekitar pertengahan tahun 1930-an dengan dijadikannya Dili sebagai ibukota untuk Propinsi Timor Portugis. Sebelumnya, Dili hanyalah sub dari Goa (India) dan China (Macau). Ini, juga tidak terlepas dari kondisi internal pemerintahan Portugal yang dilanda reformasi politik.

Dengan demikian, Dili menjadi ibukota kolonialisme bukan melalui proses penaklukkan militer atau politik. Bahkan, bersumber dari cerita lesan masyarakat, justru kedatangan bangsa Portugis di Dili disambut dengan ‘penuh ramah-tamah’ oleh kelompok etnik yang ada di Liquisa (sebuah distrik yang berada di sebelah barat kota Dili). Ini mengindikasikan bahwa tidak ada penaklukan melalui kekerasan terhadap penduduk setempat, sekaligus membuktikan bahwa Dili adalah sebuah kota baru yang didirikan oleh penguasa kolonial sebagai alternative atas esclave oequsse. Tak ada perlawanan rakyat Dili terhadap penguasa kolonial di masa lalu ketika untuk pertama kalinya diduduki.

Sebagaimana kita ketahui, pertama-tama bangsa Eropa menguasai daratan Asia, khususnya Asia Tenggara adalah melalui penaklukan terhadap kota-kota utama. Belanda menjadikan Batavia sebagai kota satelit utama untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota-kota satelit kecil di sekitarnya (Semarang, Surabaya, Ambon, Makassar, Ternate) dengan Amsterdam. Begitu juga dengan Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis. tetapi, untuk kasus Dili, tidak.

Dili didirikan oleh Portugal sebagai sebuah kota tandingan untuk menandingi kota Kupang yang dikuasai oleh Belanda. Sebagai kota tandingan, Dili adalah penghubung penguasa Portugal di Timor dengan Macau, Goa, koloni-koloni Portugal di Afrika, Amerika Latin dengan induknya di Lisbão. Dili hanyalah sebuah kota pelabuhan kecil yang berperan untuk mengangkut bahan-bahan baku yang diambil penguasa Portugal serta pebisnis China dari daerah-daerah pedalaman di Timor Leste.

Tak ada bukti-bukti sejarah di masa lalu, ketika Portugal mulai menguasai Dili mengenai klaim politik dari para liurai atas kota Dili. Orang Mambai sendiri, yang pertama kali menghuni kawasan Dili, secara politik dan kultural menjadi bagian dari komunitas Mambai yang berada di daerah pedalaman. Dari perbincangan saya dengan orang-orang Mambai, mereka menyatakan masih ada ikatan emosional dan cultural dengan orang-orang Wiweke-Wehale (Atambua/Belu/Timor Barat). Kisah demikian selalu menunjuk dan kepercayaan mereka bahwa keluarga Liurai Manufahi, Dom Boventura, masih ada garis keturunan dengan penguasa Wiweke-Wehale.

Klaim Dili sebagai ibukota Timor Leste baru benar-benar muncul tahun 1975 ketika Indonesia melakukan penaklukan melalui kekuatan militer atas Dili. Saat itu dan dalam perjalanan selanjutnya, Dili mulai dijadikan sebagai simbol wilayah ‘uma lisan/rumah adat gerakan nasionalisme’ untuk kekuasaan rakyat Timor Leste. Atau sedikit menengok ke belakang, Dili mulai dianggap dan disadari akan posisi pentingnya oleh perjuangan kemerdekaan nasional, manakala para liurai berkumpul, khususnya yang masih memiliki ikatan emosional historis dengan liurai Manufahi (Dom Boventura) pada era 1900, di mana pada awalnya para liurai ini merencanakan sebuah pemberontakan terhadap penguasa kolonial Portugis di kota Dili. Rencana ini sendiri gagal dilaksanakan dan hanya meletus di Manufahi dan sekitarnya.[2]

Sama seperti Portugal, maka penguasa Indonesia hanya menjadikan Dili sebagai sebuah kota satelit kecil atau kota dagang kecil yang memiliki ikatan mata rantai dengan kota-kota pesisir satelit lainnya di Kepulauan Nusantara guna mendukung hegemoni dan eksistensi Ibukota Jakarta. Dili semakin menemukan bentuknya sebagai bagian yang tak tepisahkan selama 24 tahun kekuasaan Indonesia semenjak Dili mulai diintegrasikan dengan perekonomian pasar dan diperintah oleh kebijakan pasar Indonesia. Saat itu, Dili merupakan salah satu pensupport perekonomian Indonesia dengan ditetapkannya Dili sebagai salah satu pelabuhan transit untuk menghubungkan mata rantai kota-kota Indonesia di kawasan timur dengan Jakarta/Jawa.  

Di era sekarang, sepertinya peranan Dili sebagai kota kecil penghubung (satelit) masih terus berlanjut. Dili masih menyerupai tempat yang dijadikan sebagai sumber penghubung utama atas pengerukan modal dan kekayaan yang ada di negeri ini. Dili masih memainkan peran sebagai kota pelabuhan penghubung atas diangkutnya kopi-kopi Timor Leste ke luar negeri oleh perusahaan Amerika Serikat dan pebisnis asal China. Dili sekedar berperan sebagai tempat pemasaran barang-barang import oleh para pedagang asing. Dili masih berperan sebagai kota penghitungan uang (menghitung Orsamento Geral Estado/Anggaran Keuangan Negara) oleh para politisi dan pengusaha asing sebelum ditransfer ke luar negeri. Dengan demikian, Dili sebagai ibukota negara Republika Demokratika Timor Leste baru sebatas lebel formalitas belaka. Ini jika kita melihatnya dari segi kedaulatan. Artinya, ada kota besar yang berada di luar kota Dili yang menggerakkan kota Dili: ibukota di atas ibukota.

B. Asal-Usul Elit Politik Dili

Elit Politik Timor Leste 1975

Banyak definisi yang berbeda mengenai konsep dan pengertian ‘elit politik’. Ada yang mendefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat (memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan).

Ada pula yang memaknai bahwa ‘elit politik’ merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik, dengan memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamisasikan struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Secara operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Pada akhirnya, penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elit politik.

Selain itu, ada juga yang memahaminya sebagai segolongan kecil orang yang duduk dalam puncak paramida susunan masyarakat sebagai hasil dari kontradiksi kelas dalam masyarakat.

Baik, artikel ini mencoba tidak mengikatkan diri pada satu atau banyaknya definisi mengenai ‘elit politik’ walaupun setiap konsep dan definisi yang ada akan berpengaruh pada analisa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan elit politik di Timor Leste. Tulisan ini lebih menekankan pada asal-usul munculnya elit politik di Timor Leste dalam seetiap fase sejarahnya. Dengan demikian, setidak-tidaknya kita akan memiliki gambaran awal mengenai siapa, apa dan bagaimana elit politik Timor Leste itu: rekontruksi awal.

1. Elit Politik Era Kolonialisme

FRETILIN di Distrik Manufahi. Gambar tengah: (4) Janda Dom Boventura, 1974

Jika dicermati lebih lanjut, dalam sejarahnya sebagai kota penghubung (satelit), maka Dili tidak benar-benar mampu memunculkan segolongan orang yang kaya secara ekonomi atau Dili belum pernah dihuni oleh golongan kapitalis yang benar-benar dominan secara ekonomi. Artinya, sejak di masa silam, tidak ada aktivitas penanaman modal secara besar-besaran di kota Dili.[3] Dili tak ubahnya gudang tempat penyimpanan barang sebelum dikirimkan ke negara-negara tujuan. Dili hanya menjadi kota transit bagi para pengusaha China yang melakukan kegiatan ekspor-import. Dili hanya dijadikan sebagai tempat transit bagi para pejabat pemerintahan.

Ketidakmunculannya golongan yang dominan tersebut, lebih banyak disebabkan oleh faktor ketiadaannya kebijakan pemerintah Portugal di masa lalu terkait dengan investasi modal. Pemerintah Portugal semenjak menguasai Timor Leste secara sengaja membiarkan keadaan ini. Dengan tiadanya kebijakan politik pemerintah terkait dengan investasi, maka hanya melahirkan segolongan pebisnis atau pedagang yang menjual dan membeli barang, di mana uang hasil jualan selanjutnya ditabung dan dikirim ke negara asal tempat para pedagang tersebut (di masa lalu, didominasi oleh etnik China). Maka, tidaklah aneh lagi bila di sepanjang penjuru negeri Timor Leste tidak dijumpai adanya bangunan dan sarana infrastruktur lain sebagai pusat memproduksi barang dan modal. Artinya, di era kolonialisme Portugal, tidak ada kebijakan yang mendorong orang pribumi untuk tumbuh dan tampil sebagai pelaku/pemain ekonomi utama. Kebijakan demikian benar-benar mengakibatkan situasi yang menakutkan bagi para pemimpin perjuangan ketika Dili dan Timor Leste dilanda konflik politik antara FRETILIN versus UDT serta ancaman invasi yang dilakukan oleh militer Indonesia tahun 1975. Para pengusaha China banyak yang angkat kaki meninggalkan Dili dengan membawa harta kekayaannya (uangnya) ke luar negeri (Australia, Hongkong, Taiwan).

APODETI dan UDT, 1975

Kebijakan yang agak berbeda, selanjutnya dilakukan oleh penguasa Indonesia di era Propinsi Timor-Timur. Walaupun pada awalnya, penguasa Jakarta menyatakan Timor Timur sebagai wilayah yang tertutup (terkait dengan operasi militer), namun memasuki tahun 1990-an, Jakarta mulai mendorong kegiatan investasi di Timor Leste, khususnya Dili. Persoalannya adalah, orang-orang pribumi yang mencoba ditampilkan secara ekonomi ini adalah orang-orang yang secara politik pro pada kebijakan Jakarta. Selain itu juga, mayoritas para pelaku bisnis pada saat itu, kebanyakan adalah orang-orang non Timor Leste.

Bila di era Portugis, elit ekonomi relative berdiri sendiri (meskipun ada ketergantungan pada penguasa politik Portugal), maka di era Indonesia para elit ekonomi menyatu dan sekaligus muncul sebagai elit politik. Banyak pejabat propinsi yang berwajah ganda, yakni sebagai politisi sekaligus pelaksana/pemilik proyek pemerintahan. Kondisi demikian juga terjadi di kabupaten: pejabat kabupaten, juga terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, kebijakan ini hampir memiliki konsekuensi yang sama dengan situasi yang pernah muncul pada tahun 1975. Saat referendum 1999, Dili dan Timor Leste dilanda kekacauan ekonomi seiring dengan banyaknya pemilik modal yang hengkang dari Dili.

Selain itu, pengintegrasian Dili dalam lingkaran perekonomian pasar dunia hanya melahirkan kekuasaan pasar yang berada di bawah kendali para elit politik. Dengan demikian, para elit politik yang benar-benar negarawan, juga belum ada. Artinya, dalam sejarahnya hampir semua elit politik Timor Leste selalu terkait dengan elit ekonominya.

Elit Politik Produk Portugis

Keberhasilan Portugal dan Indonesia atas penguasaannya terhadap kota Dili menempatkan mereka tampil secara politik sebagai elit politik kota. Walaupun mereka mampu menjadi elit kota namun legitimasi mereka atas propinsi Timor Portugis/Timur sangat lemah bagi rakyat Timor Leste sendiri. Awalnya, mereka muncul bukan dari dalam perut bumi lorosa’e. mereka adalah produk import yang mencoba menghegomoni dan mendominasi pikiran dan kehidupan sosial rakyat. Pada akhirnya, elit-elit tersebut hanya mampu eksis di kota saja. Mereka kurang memiliki legitimasi atas warga pedesaan.

Eksisnya mereka di kota menandakan bahwa di kota Dili tidak ada nilai-nilai kesakralan yang mampu mengurangi legitimasi posisi dan status sosial elit-elit tersebut. Jika pun terdapat penduduk asli Dili, maka prosentasinya sangatlah kecil. Mayoritas penduduk Dili adalah kaum urban yang berasal dari daerah pedesaan yang kemudian bersinggungan/berinteraksi dengan penduduk non-Timor. Cepat atau lambat, interaksi ini juga menimbulkan munculnya komunitas baru dengan kesadaran pro pada elit-elit tersebut, termasuk golongan yang kontra.

Dom Aleixo Corte Real, "Liurai" Ainaro. Produk Portugis

Baik Portugal maupun Indonesia, memiliki kecenderungan pola yang hampir sama terkait dengan proses perekrutan terhadap para elit politik, di mana dilakukan dengan dasar pada individu-individu atau kelompok masyarakat yang pro pada mereka. Pada tahun 1930-an, Portugal mengeluarkan kebijakan “civilização”, yakni sebuah kebijakan rekruitmen terhadap kewarganegaraan (setara) Portugal. Sasaran pertamanya adalah para pemimpin lokal etnik (liurai) dan orang-orang hasil asimilasi (keturunan Portugal). Selanjutnya adalah terhadap orang-orang pribumi yang pro pada kekuasaan kolonialisme. Pendirian lembaga pendidikan dan gereja-gereja Katolik merupakan bagian dari politik sivilisasi ini.

Kebijakan sivilisasi atau pemberadaban ini menjadi pintu utama bagi masuknya ras mistiço/campuran untuk tampil dalam status yang lebih tinggi. Bagi Portugis, ras baru ini nilainya lebih tinggi dibanding dengan ras atau etnik pribumi. Darah/gen campuran non-Timor dipandang mampu membersihkan kekotoran darah penduduk pribumi. Dalam sejarahnya, para misticu ini memainkan peranan yang strategis dalam penyelamatan bangsa Portugis di Timor dan sekitarnya, seperti para Topas (Portugis Hitam---gen hasil perkawinan antara penduduk pribumi kawin dengan orang-orang Afrika yang dibawa Portugis) di Flores dan di Oequsse saat menghadapi Belanda. Kasus teraktual adalah banyaknya para mistiço yang tergabung dalam UDT yang lebih memilih tetap bergabung dengan Portugal dibanding Timor Merdeka sendiri tahun 1975.   

Selain itu, kedua penguasa kolonial tersebut juga melakukan modernisasi dan restrukturisasai atas tata pemerintahan dengan cara mengintegrasikan mereka satu administrasi pemerintahan kolonialisme. Pasca peristiwa Manufahi 1912, pemerintah Portugis melakukan perombakan terhadap struktur administrasi tradisional masyarakat Timor Leste, mulai dari nivel nasional hingga ke nivel suco/desa. Selain bertujuan untuk memuluskan pelaksanaan administrasi pemerintahan, juga bertujuan pada pelahiran elit-elit baru birokrasi. Melalui cara-cara yang demikian inilah, bagaimana para elit politik muncul dan mengukuhkan hegemoninya atas anggota masyarakat. Secara tidak langsung, model ini pula yang kemudian menimbulkan adanya dua kepemimpinan dalam masyarakat: elit formal dan informal.

Secara formal, elit masyarakat adalah orang-orang yang duduk dalam birokrasi pemerintahan. Elit ini mendapatkan dukungan dan legitimasi politik dari penguasa/elit-elit yang berada di kota Dili. Namun, elit yang masuk kategori ini kurang memiliki pengaruh sosial dalam masyarakat. Artinya, legitimasi sosial mereka lemah. Bagi masyarakat, mereka tampil sebagai elit/pemimpin di komunitasnya tidak dilandaskan pada mekanisme dan prosedur kultural yang diwariskan oleh para leluhurnya. Mereka adalah para liurai-liurai baru, yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan liurai sebagaimana yang masyarakat fahami.

Sedangkan secara informal, terdapat elit yang dalam pengaruh dan legitimasi sangat kuat dalam kehidupan social masyarakat. Kebanyakan, kedudukan para elit ini kurang mendapatkan dukungan dan berada di luar kekuasaan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, mereka berjalan mengikuti nilai-nilai dan norma-norma “lama” yang diyakini akan kebenarannya oleh anggota komunitas.

Sebenarnya, penciptaan elit yang berbeda ini merupakan bagian dari kebijakan politik pecah-belah, yakni membelah masyarakat dalam dua kelompok, yakni kelompok yang pro pada penguasa kolonial dan sebuah kelompok lagi anti terhadap penguasa kolonial. Tanpa disadari oleh anggota komunitas setempat, mereka telah masuk dalam perangkap konflik horizontal.

Strategi perluasan dan pendirian struktur pemerintahan juga mulai dilakukan Indonesia setelah tahun 1975. Perbedaan dengan Portugal adalah bila Portugal tidak sesegera mungkin membentuk setelah menguasai Timor Leste, maka untuk Indonesia langsung membentuknya. Dengan dikuasainya kota Dili, serta merta mendirikan struktur pemerintahan propinsi di Dili. Kemudian dilanjutkan pada daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan. Praktis, mulai tahun 1980-an, struktur pemerintahan Jakarta juga sudah ada di hampir semua daratan Timor Leste. Dari pembentukan struktur pemerintahan inilah, elit-elit politik baru muncul di Timor Leste.

Hal lain, terkait dengan asal-usul elit Dili dan Timor Leste adalah ketika kebijakan pasar menuntut pembangunan struktur hingga tingkatan basis. Pengeksplorasian kopi dan kayu cendana yang dilakukan oleh Portugis di masa lalu menuntut dibangunnya sarana pasar dengan pelaku pasar di tempat tersebut. Melalui proses ini pelaku pasar di Dili mencoba mengintegrasikan kehidupan perekonomian nasional dengan area pedesaan. Dengan pola ini, maka di area pedesaan juga mulai muncul elit-elit ekonomi lokal yang menguasai pasaran lokal yang notabene adalah elit politik setempat, yang mana dari segala aspeknya mendapatkan dukungan dari penguasa politik di Dili.

Jadi, elit politik Timor Leste di masa lalu adalah sekumpulan orang-orang yang eksistensinya sangat tergantung pada elit sentral. Mereka tidak memiliki basis social yang kuat. Ibarat pohon, akar mereka berada di atas bukan di bawah. Karenanya tidak mengherankan bila eksistensi mereka juga akan mengalami perubahan manakala terjadi perubahan pada system dan kebijakan politik.

Elit politik yang terbentuk di era Portugis, seketika kehilangan status elitnya, manakala Indonesia masuk dan menggeser mereka dengan menempatkan elit-elit baru, baik secara ekonomi maupun politik. Penguasa Jakarta langsung merombak semua struktur pemerintahan ala Portugis dengan struktur birokrasi yang mampu membantu penguasaan Jakarta atas Timor Leste.

Bagi elit yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sistem/penguasa baru ini, maka mereka memilih meninggalkan Dili dan bermigrasi ke negara lain, seperti Australia, Macau, Afrika dan Portugal. Namun, bagi yang mampu beradaptasi, mereka lebih memilih melakukan kolaborasi dengan penguasa Jakarta. Golongan inilah yang selanjutnya menjadi salah satu sumber kekuatan Jakarta atas Dili dan sekaligus menjadi elit-elit baru di Dili.

Secara otomatis, dimulai semenjak 1975 terjadi sebuah perubahan secara radikal dan fundamental terhadap struktur sosial masyarakat. Untuk kesekian kalinya, kehidupan sosial masyarakat Timor Leste berjalan secara tidak normal. Dalam sekejap, elit-elit ekonomi dan politik baru bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, perubahan ini juga membawa dampak kultural pada masyarakat.

Masyarakat yang sudah “terbiasa” dengan kultur yang diterapkan penguasa Portugis serta-merta harus beralih mempelajari dan mempraktekkan kultura baru yang mulai diperkenalkan oleh penguasa Indonesia. Akibatnya, semua itu menimbulkan benturan sosial budaya pada masyarakat.

Pada saat yang bersamaan, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Timor Portugis, kebijakan pemerintahan baru ini juga melahirkan kelompok-kelompok beserta elit politik yang kontra. Elit ekonomi dan politik baru yang berposisi sebagai oposisi ini, pada akhirnya membentuk sebuah komunitas dalam lingkaran perlawanan. Melalui lingkaran baru inilah, elit-elit politik Timor Leste di era kemerdekaan terbentuk sebagaimana yang ada saat ini.

2. Elit Politik Era Kemerdekaan

Elit campuran: Produk Portugis dan Indonesia

Terdapat satu benang merah yang dapat ditarik untuk mengidentifikasi elit politik di Timor Leste di era kemerdekaan. Bahwa “semua menggunakan karir perang atau keterlibatannya selama proses perjuangan pembebasan nasional melawan okupasi Indonesia.” Karir ini pula yang kemudian dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur untuk mengukur lawan-lawan politiknya sekaligus mencari legitimasi social politik pada masyarakat. Lebih jauh, lebel ini juga dipakai sebagai instrument untuk mendapatkan akses pada penguasaan ekonomi (baca: proyek pemerintahan). Karir ini juga yang kemudian dipakai untuk memberikan lebel kepada elit-elit politik pendukung integrasi terhadap Indonesia.

Untuk mengetahui siapa, apa dan bagaimana elit politik terbentuk di era kemerdekaan Timor Leste, maka tidak bisa tidak harus kembali ke belakang, yakni tahun-tahun 1960-1970-an. Ketika di akhir-akhir kekuasaannya penguasa Portugis mulai memperbolehkan penduduk pribumi menikmati pendidikan, maka pada saat itu juga, elit-elit politik dengan latar belakang pendidikan formal mulai tumbuh di negeri ini. Elit-elit inilah yang kemudian di era Propinsi Timor-Timur memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste.

Elit Era 1980-an

Potensi “pemberontakan” yang terkandung dalam diri kelompok intelektual baru Timor Leste ini juga disadari sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta. Karenanya, antara tahun 1975 – 1980-an Pemerintah Jakarta melalui kekuatan militernya mencoba melakukan politik ‘potong sapi’, yakni politik pemotongan garis generasi (ideologis), baik dengan cara penghilangan secara fisik maupun non-fisik (kurikulum pendidikan ala Indonesia). Akibatnya, sebagian besar dari elit intelektual tersebut nasibnya berakhir pada ‘kematian’, sebagian lagi masih hidup namun dengan cara melarikan diri ke luar negeri, dan sebagiannya lagi tetap bertahan di dalam negeri dengan cara berkolaborasi dengan penguasa Jakarta.

Pada saat yang hampir bersamaan, seiring dengan makin represifnya pemerintahan Orde Baru, secara tidak langsung juga melahirkan elit-elit muda baru. Dalam perkembangannya, golongan ini menjadi garda depan perjuangan pembebasan nasional. Walaupun golongan ini hanya eksis sekitar 10 tahun (hingga 1999), namun pada akhirnya, di era kemerdekaan ini mereka muncul sebagai salah satu elit politik di negeri ini.

Peristiwa referendum 1999 seakan-akan menjadi titik temu ‘terkonsolidasinya’ kekuatan Timor Leste (pro-kemerdekaan), sekaligus menjadi titik balik hilangnya sebagian elit politik Timor Leste lainnya (pro-integrasi). Kekuatan-kekuatan pro-kemerdekaan, semuanya kembali dan berkumpul di kota Dili. Semua elit ekonomi dan politik yang selama 24 tahun kehilangan status elitnya (karena berada di luar negeri), seolah-olah mendapatkan semangat dan momentum baru untuk mengembalikan status tersebut: status yang sempat dinikmati saat era Timor Portugis.

Persoalan baru muncul, pelan-pelan namun pasti, ‘konsolidasi kekuatan elit pro-kemerdekaan’ ini (generasi Portugis) pada akhirnya memicu protes dari kalangan elit generasi muda (generasi Indonesia). Mereka terpolarisasi dalam dua kutub, yakni generasi tua pada satu kutub dan generasi muda pada kutub yang lain. Di samping itu, di masing-masing golongan generasi tersebut juga dilanda perpecahan antar elit-nya.

Pada fase awal kemerdekaan Timor Leste, dominasi elit dipenuhi oleh generasi tua. Dominasi ini tidak semata-mata di lapangan politik, melainkan juga ekonomi. Situasi ini kemudian, memicu protes dari elit-elit muda dan generasi tua yang merasa tidak kebagian “lapangan kerja atau kue kemerdekaan”.

Elit Produk Indonesia

Jika pemahaman elit politik didasarkan pada kelembagaan, maka mulai dari tahun 2002 hingga 2007, permainan politik utama didominasi oleh elit-elit sebagai berikut: Partido FRETILIN (Lu-Olo & Mari Alkatiri cs), Partido ASDT (Francisco Xavier do Amaral), PSD (Mario Carascallo: eks Gubernur Propinsi Timor Timur), UDT (João Carascallo), PD (Fernando Lasama-Mariano Assanami Sabino cs), PST (Avelino Coelho), KOTA (Manuel Tilman), PPT (Jacob Xavier) dan elit partai gurem lainnya. Dapat dikatakan bahwa selain elit PD dan PST, semua elit partai-partai di atas masuk dalam kategori generasi tua. Sedangkan di luar elit partai politik tersebut terdapat kelompok Xanana Gusmão (Presiden Republik) dan eks anggota FALINTIL (F-FDTL).

Sementara itu, jika ditinjau dari segi memerintah dan diperintah, praktis periode 2002 elit politik yang memerintah didominasi oleh kelompok FRETILIN (Lu-Olo & Mari Alkatiri cs). Meskipun begitu, kelompok ini juga terpolarisasi dalam beberapa golongan utama, yakni FRETILIN Maputo (Afrika) yang dipimpin oleh Mari Alkatiri cs. dan terdapat juga FRETILIN non-Maputo (elit-elit yang selama 24 tahun berada di luar negeri), serta FRETILIN ai-laran/hutan. Kelompok lain yang masuk dalam lingkaran ini adalah elit generasi muda FRETILIN (ada yang di dalam dan luar negeri).   Dengan demikian, maka periode ini terdapat segolongan elit politik yang memerintah dan elit politik yang tidak memerintah. Masing-masing elit tersebut juga membangun jaringan ekonominya.

Korban konflik elit politik 2006

Peta politik elit seketika berubah, semenjak meletusnya konflik politik 2006. Turunnya Mari Alkatiri dari jabatan Perdana Menteri membawa dampak yang besar pada eksistensi ke-elit-an pemimpin-pemimpin FRETILIN. Praktis, sejak kekalahan Lu-Olo dalam Pemilihan Umum Presidensial 2007 dan ketersingkiran FRETILIN dalam pembentukan pemerintahan hasil pemilu 2007 menyebabkan semua elit FRETILIN berada di luar kekuasaan.

Ketersingkiran FRETILIN tahun 2007, juga tidak lepas dari peran politik yang dimainkan oleh Xanana Gusmão. Bagi sebagian besar elit politik FRETILIN, Xanana dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas hancurnya struktur FRETILIN era resistensi. Dengan demikian, praktis semenjak 2007 hingga sekarang ini, permainan politik di Timor Leste berada dalam kendali Xanana lebih-lebih setelah terpilihnya Taur Matan Ruak sebagai Presidente da Republika pada pemilihan umum 2012. Perubahan ini bukan saja menyingkirkan kstatusan elit bagi pemimpin FRETILIN di pemerintahan, namun juga bagi elit partai lainnya, seperti Mario Carascallo dengan elit PSD-nya, Ramos Horta dengan klik-nya, dan sebagainya.

Dengan tampilnya Xanana sebagai figure sentral, serta-merta mengubah komposisi elit politik. Walaupun terdapat beberapa partai politik yang terlibat dalam pembentukan pemerintahan 2012 (Bloku Koligasaun: CNRT, PD dan FRENTE Mudanza), namun dapat dikatakan bahwa semua elit-elit tersebut menari dan menyanyi berdasarkan nada dan music yang dimainkan oleh Xanana.

Hal di atas menandakan bahwa yang ada hanya sikap politik berlindung, membebek, atau berebut pengaruh sebanyak mungkin dari kekuasaan Xanana Gusmão. Selain figure Xanana sudah terbangun lama semenjak era resistensi, kelembagaan figure Xanana semakin menemukan bentuknya justru bermuara dan dilakukan oleh para elit politik yang berada di sekitar Xanana. Ini merupakan gejala personalisasi politik. Penyebutan nama Xanana oleh mereka selalu dimulai dengan kata-kata: “Maun Boot (Kakak Besar) Xanana Gusmão)”, “Komandante da Luta”, dan seterusnya. Inilah “Feodalisme Politik”.

Benang merah lain yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk merekontruksi elit politik Timor Leste saat ini adalah bahwa dalam sepanjang sejarahnya, mereka juga selalu terlibat dalam aktivitas ekonomi. Bukan menjadi rahasia umum, bila terdengar ada seorang atau lebih pejabat yang tersandung dalam kasus korupsi terkait dengan proyek-proyek pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain mereka juga bermain tunggal, mereka pun menjalin hubungan dengan para pengusaha baik dalam negeri maupun asing. Kasus ini tidak hanya menerpa pada elit-elit politik yang berada di Dili, melainkan hampir merata di semua distrik atau elit politik lokal.

Sementara jika dilihat dari segi perilaku, hampir semua elit politik era kemerdekaan ini memiliki karakteristik dan perilaku yang sama, yakni sama-sama “hidup dalam ketegangan”. Tradisi berdebat secara ilmiah dan obyektif tidak pernah muncul selama 10 tahun terakhir ini. Yang paling banyak hanyalah aktivitas saling berkirim pesan singkat antar mereka melalui SMS dengan maksud hanya untuk mendengar satu demi satu proyek mana yang bisa mereka ambil dan calokan melalui tangannya baik yang di legislatif maupun eksekutif.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa struktur elit politik menyerupai piramida. Duduk dipuncak piramida adalah generasi 1975 dan 1980, selanjutnya generasi 1990-an pada lapisan kedua, dan para pengusaha pada lapisan ketiga.

Yang patut diperhatikan adalah jika perekontruksian elit politik ini didasarkan pada ras, maka nampak sekali adanya garis benang merah yang mempertemukan kepentingan masa lalu dengan kepentingan selanjutnya, khususnya terkait dengan keberadaan mistiço Timor (Portugis dan China). Selama 10 tahun terakhir ini, terlihat jelas sekali peran dan dominasi mereka dalam perpolitikan. Walaupun negara ini dibangun atas semangat Maubere---rakyat pribumi--, realitasnya menunjukkan lain, di mana yang dominan dalam menjalankan dan menikmati hasil atas dibentuknya Negara RDTL ini adalah para mistiço tersebut (keturanan Portugal dan China).

Hal lain yang cukup unik dan fenomenal di negeri ini adalah bahwa seseorang untuk tampil diri menjadi elit politik terkesan begitu mudah. Sampai-sampai memunculkan sebuah opini dalam masyarakat: mudah naik dan mudah turun. Kemudahan ini terbangun lewat 5 modus, yakni kedekatan dengan pemimpin, kemampuan menghasilkan uang untuk pemimpin, memiliki karir resistensi, memiliki kemampuan berbahasa Portugis, dan modus rekonsiliasi.

Seseorang yang sebelumnya tidak pernah dianggap oleh masyarakat (karena masyarakat tidak/kurang mengakui akan ke-elit-annya), maka orang tersebut dapat menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, baik politis maupun birokrasi. Dalam kasus ini, unsur koneksivitas menjadi hhal yang penting. Dengan catatan: sebuah koneksivitas yang bukan timbale-balik, melainkan ‘menghamba/pengemis’. Biasanya, perubahan status tersebut akan pula diikuti dengan perubahan kondisi hidup sehari-hari: rumah mendadak megah, mobil mewah, setiap minggu atau akhir bulan selalu liburan, dan sebagainya. Perubahan ini, tentunya akan juga dilihat oleh tetangga kanan-kirinya.[4]

Kasus lain yang sering seseorang dapat dengan mudah tampil sebagai elit adalah kemampuan untuk menghasilkan uang bagi elit yang memimpinnya. Di Dili, kemampuan ini sangat dibutuhkan, dengan mengingat banyaknya program-program/proyek-proyek pemerintahan dengan anggaran yang besar. Tipikel demikian sengaja dipasang dengan maksud dan tujuan untuk mengambil bagian/komisi atas proyek-proyek tersebut.

Modus yang ketiga adalah bila orang itu memiliki riwayat perjuangan di masa lalu. Dengan status eks veteran atau mantan pejuang, maka seseorang dapat dengan cepat duduk sebagai elit politik dan elit ekonomi. Kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya menghargai jasa para veteran, mendorong pikiran dan perilaku ‘kesempatan dalam kesempitan’. Para veteran berlomba-lomba mendirikan organisasi veteran dengan dua tujuan utama: jabatan dan akses ekonomi. Adanya reaksi dari golongan veteran yang demikian terhadap kebijakan pemerintah tersebut, pada akhirnya juga menimbulkan semacam perasaan kekecewaan dari anggota veteran yang lain, yang kebetulan ‘nasibnya kurang beruntung’.

Selain ketiga modus di atas, terdapat satu modus lagi berkaitan dengan mudahnya seseorang meraih posisi dengan status sebagai elit, yakni menguasai bahasa portugis. Keputusan elit politik di masa lalu yang menempatkan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dinilai oleh kebanyakan rakyat Timor Leste telah menimbulkan praktek diskriminasi. Kebijakan bahasa ini hanya menguntungkan bagi segolongan masyarakat yang selama tempo kolonilisme telah menguasai bahasa Portugis (golongan mistiço dan generasi tua lainnya). Selain itu, jabatan-jabatan public, sepertinya hanya diperuntukkan bagi golongan intelektual saja. Sementara faktanya, sebagian besar penduduk Timor Leste berada dalam keadaan ‘buta huruf’. Melalui inilah, golongan elit baru Timor Leste terbentuk.  

Modus terakhir adalah rekonsiliasi. Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa 1975 dan referendum 1999 merupakan peristiwa yang membelah masyarakat Timor Leste dalam dua golongan politik utama. Peristiwa 1975 membelah masyarakat dalam golongan pro-kemerdekaan (ASDT-FRETILIN) dan golongan pro-integrasi (UDT-Portugal, APODETI-Indonesia). Sedangkan peristiwa 1999 telah membelah masyarakat dalam dua golongan politik juga, yakni pro-kemerdekaan dan pro-integrasi Indonesia. Rekonsiliasi dipandang sebagai jalan yang tepat oleh sebagian elit politik untuk mengembalikan kondisi social masyarakat Timor Leste dalam Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dengan modus ini, jalan terbuka lebar bagi tampilnya golongan pro-integrasi untuk menduduki posisi politik tertentu dalam pemerintahan. Sudah pasti, reaksi yang muncul dalam sebagian elit pro-kemerdekaan dan golongan masyarakat adalah sikap penolakan.     

3. Derajad Ketahanan Elit Politik

Jika elit politik tampil sekaligus sebagai elit ekonomi tentu akan berpengaruh pada labilnya perekonomian nasional. Pergantian politik, sudah pasti akan mempengaruhi pergantian perekonomian negara. Elit politik dan pejabat negara tampil sebagai golongan kaya baru dengan menempatkan masyarakat pada lapisan mayoritas yang hidup dalam kemiskinan.

Pada akhirnya, kekuasaan dan uang akan selalu seiring dan sejalan. Setiap orang akan berlomba-lomba merebut kekuasaan hanya untuk memenangkan dominasinya atas uang. Elit politik yang bermentalkan uang, tentu kadarnya berbeda dengan para pengusaha yang sejak awal sudah berangkat dengan logika keuangan. Dalam kasus Timor Leste, keduanya (elit politik dan elit ekonomi) sama-sama memiliki ketergantungan. Dengan melihat dari fakta yang ada, derajad ketergantungan di antara keduanya hampir sama.

Belajar pada kasus-kasus sebelumnya, eksistensi elit politik yang bertipekal demikian memiliki kecenderuangan yang kurang bertahan lama. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan variable legitimasi sosial: praktis tidak ada sama sekali. Interaksi sosial politik hanya terjadi antara elit politik dengan masyarakat ketika menjelang even politik, seperti pemilihan umum saja. Atau pada saat “siapa menggunakan/memanfaatkan siapa”.

Rakyat Timor Leste memiliki kacamata dan logika berpikir tersendiri dalam melihat persoalan tersebut. Rakyat Timor Leste juga memiliki tradisi tersendiri dalam mengganti atau menggulingkan dominasi dan kekuasaan para elit tersebut. Pengalaman sejarah inilah, yang pada akhirnya memberikan bekal dan pengetahuan mengenai “hokum pergantian kekuasaan beserta elitnya” di Timor Leste.

Tidak pernah ada kebodohan yang berlangsung abadi, walaupun bisa saja berlangsung lama. Evolusi kesadaran rakyat akan terbentuk seiring dengan realitas obyektif sehari-hari, walaupun kadang-kadang kesadaran tersebut masih dalam taraf di bawah sadar. Namun, mimpi yang sempat melintas dalam tidurnya, seketika dapat menyentakkan diri untuk bangkit dan bangun dengan maksud menghancurkan realitas ketidakadilan yang dirasakan. 

**************

---

[1] Terkait dengan ini, masih meragukan mengingat awal-awal kekuasaan Portugal di Dili, terjadi sebuah bencana alam besar yang melanda kota Dili yang berakibat pada dipindahkannya kota Dili ke lokasi yang lebih tinggi (di atas Dare), yang dikenal dengan sebutan Dili Nova (Dili Baru). Masih terkait dengan cerita lesan tentang telah dihuninya kota Dili oleh sekelompok etnik yang sifatnya permanen, ini juga meragukan. Dibangunnya ‘Dili Nova’ akibat bencana alam menyisakan bukti alam berbentuk danau-danau kecil dan rawa. Terbentuknya kubangan tanah berupa danau dapat dijumpai di sebelah barat kota Dili atau yang dikenal dengan istilah ‘Tasi Tolu’ (tiga danau). Dilihat dari segi bahasa, istilah ‘tasi tolu’ adalah istilah bahasa tetum. Sementara, jika menggunakan bahasa Mambai, meskipun mirip tetap ada perbedaan dalam pengucapan dan penulisan, yakni ‘tasi to’. Serta masih banyak fakta lain yang masih bisa didiskusikan.

[2] Gagalnya pemberontakan para liurai yang dipimpin oleh Dom Boventura disebabkan adanya peristiwa awal yang terjadi, di mana Administrador Maubessi (Ainaro) melakukan ‘pemerkosaan’ terhadap istri dari adik kandungnya Dom Boventura. Peristiwa ini yang kemudian memprovokasi Dom Boventura dan sekutunya untuk melakukan “pemberontakan” lebih awal, yang berakhir dengan dibunuhnya si Administrador Portugis dan berakhir dengan ditumpasnya kekuatan pendukung serta menyerahnya Dom Boventura kepada militer Portugis bulan Oktober 1912.

[3] Walaupun ada beberapa orang pemilik tanah luas di Dili, seperti  keluarga Al-katiri, Keluarga Carascallo, dan keluarga Albino, maka kepemilikan mereka hanya sebatas pada tanah tersebut. Sementara di atas tanah yang dikuasainya tidak ada aktivitas atau bangunan yang sekiranya mampu mengakumulasi capital/modal. Satu-satunya bangunan yang ada hanyalah bangunan perumahan dan keagamaan. Meskipun begitu, kepemilikan mereka sangat terikat dengan penguasa Portugal saat itu.

[4] Terdapat istilah ‘agora o nia tempo, aban bainrua hau nia tempo’---sekarang waktumu, suatu hari nanti adalah waktuku. Tradisi politik di Timor Leste, lebih banyak terbangun atas dasar unsur saling curiga, ketidaksalingpercayaan, keirian/kedengkian, serta ketidakterimaan atas ‘kesuksesan’ yang didapat oleh orang lain. Mendekati konsep politik ‘balas dendam’.