Dili dan Modernisasi Dili & Modernização (Complete)

Dili dan Modernisasi

Dili & Modernização

---Bagian Pertama dan Kedua---

By Vladimir Ageu DE SAFI’I

Ini hanyalah sebuah catatan ringan tentang kondisi Ibukota Dili dalam kesehariannya.  Mungkin tepatnya disebut sebagai catatan pinggiran yang saya lakukan selama berinteraksi dengan orang-orang yang terpinggirkan oleh harapannya sendiri di masa lalu yang karena dimanipulasi oleh kelompok kepentingan tertentu guna semakin meminggirkan kaum pinggiran tersebut.

Gaya arsitektur apa adanya pada perumahan penduduk di Ibukota Dili. Foto: 

A. Pengantar

Sebagai ibukota negara, Dili mencoba dirancang dan dibangun sebagaimana umumnya ibukota di negara-negara lain. Modernisasi menjadi kata kunci utama dalam mengimplementasikan niatan tersebut. Bagi sebagian kalangan, Dili harus mengubah wajah menjadi kota modern: sebuah konsep antithesis dari kondisi Dili saat ini---kota tradisional (tepatnya capital semrawut). 

Bagi kalangan yang pro pada antithesis tersebut, sepertinya hanya berpikir sebatas pada thesis dan antithesisnya saja. Mereka tidak memikirkan akan synthesis dari kontradiksi yang akan ditimbulkan dari pertentangan antara ‘kondisi tradisional’ versus ‘kondisi modern’ dalam kehidupan social kemasyarakatan Timor Leste. Setidaknya, ini dapat kita lihat dari gejala/indikasi yang ada saat ini, yakni: (1) para elit pemerintahan dan elit lain yang berkepentingan sekedar memikirkan tentang kebijakan (policy) politik pendukungnya; (2) para elit pemerintahan dan elit lain yang berkepentingan sekedar memikirkan soal besaran (nilai nominal) dari anggaran negara yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program modernisasi tersebut; (3) mereka tidak atau kurang seberapa memikirkan tentang konsekuensi negative yang akan ditimbulkan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Timor Leste, khususnya bagi penduduk yang menghuni kota Dili. 

B. Dili dalam Cengkraman Modernisasi (Neo-Liberalisme)

Pasar tradisional Dili. Foto:

Berdasarkan sensus 2010, total keseluruhan penduduk Timor Leste berjumlah 1.066.409 jiwa yang berasal dari 184.652 kepala keluarga/uma kain. Jumlah tersebut meliputi 544.199 untuk berjenis kelamin laki-laki dan 522.210 untuk jenis kelamin perempuan. Populasi tersebut tersebar di 13 distritu/kabupaten, 65 subdistritu/kecamatan, dan 442 suco/desa. Sementara itu, berdasarkan sensus 2004 jumlah penduduk sekitar 923.198 jiwa. Artinya, selama 6 (enam) tahun antara 2004-2010 mengalami penambahan sebanyak 143.384 jiwa (sekitar 15 persen). Jadi, rata-rata dalam setiap tahunnya mengalami penambahan 23.897 jiwa atau 2,5 persen.

Secara otomatis, semenjak hasil referendum 1999 mulai diketahui oleh masyarakat, maka semenjak itu pula Dili diakui sebagai Ibukota Negara: Republica Democratica de Timor Leste. Sebelumnya, dimulai sejak tahun 1976, Dili dinyatakan sebagai ibukota Propinsi Timor Timur yang ke-27 oleh Indonesia selama 23 tahun. Sebelumnya juga, Dili merupakan ibukota untuk Propinsi Timor Portugis terhitung mulai tahun 1769 hingga 1975 atau selama 206 tahun. Saat ini, penduduk yang tinggal di Ibukota Dili berjumlah 234.231 jiwa (berdasarkan sensus populasaun 2010).

Pasca referendum, dapat dikatakan bahwa kondisi Dili amat memprihatinkan. Pertempuran antara dua kelompok (pro-kemerdekaan versus pro-integrasi) telah menyebabkan banyaknya sarana infrastruktur kota luluh-lantah akibat aksi pembakaran oleh kedua kelompok. Dalam pertikaian yang berlangsung sekitar satu bulan lebih itu, banyak bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan seperti gedung pemerintahan propinsi dan fasilitas pelayanan public lainnya, perumahan negara, perumahan penduduk serta bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi pertokoan dan pasar. Kondisi demikian juga terjadi di kabupaten-kabupaten di luar Dili. Dengan demikian, Dili sebagai ibukota Negara berangkat dari puing-puing kehancuran.

Kantor Kemlu Timor Leste. Foto: www.nytimes.com

Baik pemerintahan transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun pemerintahan RDTL 2002 dihadapkan pada persoalan yang sama terkait dengan kondisi Ibukota Dili, yakni bagaimana menata dan membangun kembali kota Dili. Sudah pasti, kebijakan politik pembangunan tata ruang kota harus dibuat. Namun, hingga detik ini (2012), tidak ada kejelasan atas politik dan kebijakan serta program-program pembangunan ibukota Dili tersebut dari pemerintah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan sarana infrastruktur ibukota Dili berjalan tanpa dilandasi dengan perencanaan pembangunan yang matang (tidak ada blue print-nya). Akibatnya, semua kegiatan proyek pembangunan berjalan asal-asalan, yang antara proyek satu dengan lain tidak nyambung, lebih-lebih bila dikaitkan terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan kota tersebut di masa mendatang.

Kesan yang timbul atas kegiatan pembangunan sarana fisik kota Dili itu adalah: (1) terdapat saling rebutan antar pejabat dan kementerian; (2) pemerintahan yang terbentuk mulai dari tahun 2002 hingga 2012 ini tidak memiliki visi dan misi yang jelas terkait dengan penataan dan pembangunan tata ruang kota Dili; (3) proyek yang dikerjakan hanyalah sebuah bentuk dari kegiatan bagi-bagi kue kekuasaan; (4) akibatnya, proyek pembangunan fisik yang berlangsung di dalam kota Dili tidak memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, justru sebaliknya akan menciptakan efek negative di kemudian hari.

Pasir putih, Dili. Foto: uk.reuters.com

Hampir semua orang merasakan dan menyatakan bahwa tinggal di ibukota Dili tak ubahnya tinggal di kompleks pekuburan/pemakaman: sepi, sunyi, jauh dari keramaian dan kedamaian rohani.[1] Akibatnya, banyak golongan masyarakat yang berduit dalam memenuhi kebutuhan akan hiburan, mereka berlibur keluar negeri, mayoritas ke Indonesia dengan dua sasaran: Bali dan Jawa. Selain itu juga, dengan tanpa memikirkan akan segi keborosannya, banyak yang mengadakan acara-acara pesta komunitas, seperti pesta nikah, ulang tahun, ritual gereja dengan puncak acaranya: dansa.

Dansa menjadi satu-satunya hiburan yang bersifat massif bagi warga Dili. Dengan dansa, mereka dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya. Bahkan, acara dansa ini seringkali dijadikan sebagai sarana kesempatan dalam kesempitan oleh kaum muda-mudi. Meskipun begitu, hampir dapat dipastikan, akhir dari setiap pesta yang ada dansanya adalah perkelahian. Pemicunya biasanya berkisar soal perempuan. Perkelahian antar tamu undangan sangat mudah terjadi mengingat dalam acara demikian, biasanya juga dibanjiri dengan minum-minuman beralkohol.

Dansa: satu-satunya hiburan gratis bagi penduduk Timor Leste. Foto:

Bagi masyarakat Dili dan Timor Leste umumnya, dansa telah menjadi bagian deari tradisi yang tak terpisahkan dari gaya dan kehidupan sosial mereka. Pesta dansa juga menjadi simbol eksistensi status sosial mereka. Demi menjaga gengsi sosialnya, seorang keluarga rela mengeluarkan belasan hingga puluhan ribu dollar hanya untuk menggelar acara dansa.

Masyarakat Timor Leste adalah ‘masyarakat mata uang’, di mana di sebelahnya berwajah konservatif dan sisi sebelahnya lagi bermuka liberal. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tergolong konservatif. Namun, ketika sebuah pesta diadakan bersamaan dengan dimainkannya musik dansa, maka mereka masuk sebagai manusia yang liberal. Dalam pesta dansa, seorang laki-laki dan perempuan dapat bergonta-ganti pasangan dengan sesuka hatinya. Sepertinya, acara itu menjadi acara yang bebas akan nilai dan norma. Kondisi demikian, jangan harap dapat kita jumpai ketika telah berada di  luar acara dansa (saat dansa sudah selesai) karena masyarakat Timor Leste masih tergolong sebagai masyarakat yang memegang nilai-nilai budaya leluhurnya.[2]

Maket Timor Plaza

Di banyak kalangan, seperti golongan kelas[3] menengah ke atas dan para pejabat pemerintahan, ketika mereka berbicara mengenai Dili, maka pola pikir mereka terbatasi oleh sebuah konsep ‘Dili sebagai Ibukota modern sebagaimana ibukota negara-negara lainnya’. Realitas kota Dili dengan segala bentuk, ruang dan isinya yang mereka lihat selama ini dinilai sebagai sesuatu yang belum modern alias sangat ketinggalan zaman. Karenanya, bagi banyak kalangan mengharapkan terjadinya modernisasi pada wajah kota Dili.

Sementara itu, masyarakat bawah sendiri seakan-akan tidak pusing dengan wajah ibukota Dili. Bagi golongan penduduk mayoritas ini, yang terpenting adalah pemerintah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, serta mampu menjamin keamanan dan ketertiban umum dan lain-lain yang berkaitan dengan persoalan kelangsungan hidup mereka. Dili menjadi kota metropolitan atau modern, bukanlah menjadi pikiran prioritas mereka.

Tentu saja sah apabila setiap orang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berbeda terhadap modernisasi. Begitu juga, (tentu kita tidak dapat menyalahkan) bila hampir setiap orang akan berbangga diri ketika ia menyebut dirinya sebagai manusia modern.

Penambang pasir di Sungai Comoro, Dili. Foto:

Dalam konteks di atas, modern atau modernisasi semata-mata dipahami sebagai sesuatu yang berbeda dengan situasi yang sebelumnya (yakni tradisional). Berangkat dari kacamata awam ini, maka pemahaman mereka tentang “orang modern adalah orang yang gaya hidup dan pemikirannya maju, sedangkan orang tradisional adalah orang yang gaya hidup dan pemikirannya ketinggalan zaman (antigu)”. Selanjutnya, mereka juga memaknai bahwa ‘orang modern tinggal di kota, sedang orang tradisional tinggal di desa’. Beginilah orang-orang menjelaskan perbedaan istilah ‘modern’ dan ‘tradisional’. Baiklah, jadi tulisan tentang ‘Dili dan Modernisasi’ ini berangkat dari pemahaman sederhana masyarakat awam tersebut.

Modernisasi juga dipandang sebagai sesuatu yang mengglobal: modernisasi berarti globalisasi alias mendunia. Jika memperhatikan terhadap sejarah perkembangan negara-negara modern saat ini, maka modernisasi dengan ciri mengglobalnya tersebut dapat terwujud sebagai akibat dari muncul dan kelanjutan dari revolusi borjuasi yang terjadi di belahan Eropa beberapa abad yang lalu. Konsekuensi lanjut dari proses tersebut adalah membuminya gerakan demokratisasi. Kemudian, modernisasi sangat terkait erat dengan kemenangan para pengusung ide ‘demokrasi’ yang notabene ada hubungannya dengan kebangkitan kelas menengah atau kelas borjuasi di sebuah negara. Dengan demikian, maka gerakan modernisme dan globalisme secara mutlak mensyaratkan adanya perubahan politik dan sosial. Tanpa adanya perubahan di dua bidang tersebut, mustahil pergerakan modernisasi dapat terwujud. Tuntutan akan pasar bebas dan perdagangan bebas sebagaimana yang melanda dunia saat ini merupakan bagian dari proses perubahan politik dan social tersebut.

Dili dan aktivitas keseharian penghuninya. Foto:

Dengan melihat sejarah perkembangan demokrasi di seluruh penjuru dunia, maka perubahan politik dan sosial tersebut, pertama-tama akan muncul dan berkembang di kota-kota besar atau utama, seperti ibukota negara. Ibukota negara, khususnya, menjadi simbol dan pusaran utama bagi pergerakan demokrasi sebelum meluas ke kota-kota dan desa-desa di sekitarnya.

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa Dili di masa lalu telah menjadi simbol perlawanan dan eksistensi dari masyarakat Timor Leste. Dili dijadikan sebagai representasi atas kemajuan dan kemunduran gerakan nasionalisme anti penguasa kolonial, termasuk bentuk dan formasi organisasi perlawanannya. Ketika itu, Dili memainkan peran berwajah ganda: bagi pemerintah kolonial, Dili adalah pusat pengkonsolidasian kekuasaan kolonial. Sedangkan bagi kelompok gerakan anti kolonial, maka Dili adalah pusat pengkonsolidasian gerakan pembebasan nasional.

Konsekuensi dari kemerdekaan dengan dibentuknya Negara RDTL, Ibukota Dili sebagai Ibukota Negara memainkan peran sebagai sentral dari hampir semua aspek kehidupan bernegara, yakni (a) sebagai sentral kegiatan pemerintahan, (b) sentral kegiatan politik; (c) sentral kegiatan ekonomi; (d) sentral kegiatan sosial dan budaya (pendidikan, kesehatan, agama, kesenian, dll). Dengan demikian, Ibukota Dili akan dipandang sebagai ‘satu-satunya wakil atas muka/penampilan negara dan bangsa Timor Leste’. Dengan bahasa sederhananya: hitam-putihnya ibukota Dili adalah hitam-putihnya negara dan bangsa Timor Leste.

Palm Beach Apartment in Dili. Foto:

Dengan melandaskan pada logika pemikiran tersebut, maka Dili harus mengubah penampilannya: dari muka kusut, kusam dan ketinggalan zaman/tradisional menjadi segar, cantik, dan modern. Setidak-tidaknya, modernitas kota Dili akan ditampilkan melalui dibangunnya sarana dan prasarana fisik yang serba ‘wah’ dan menjulang tinggi ke angkasa, seperti pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintahan berbintang (seperti rencana pembangunan gedung Ministerio Finanças yang berlantai 10) pembangunan gedung pertokoan/plaza (supermarket-supermarket bertingkat serta pasar modern seperti Timor Plaza dan ruko/rumah-rumah toko bertingkat di sepanjang kanan dan kiri jalan), pembangunan  monument-monumen nasional yang megah (seperti Taman Makam Pahlawan di Metinaro, patung-patung pahlawan---Nicolau Lobato di Bundaran Comoro, Liurai Dom Boventura di Distrito Manufahi, Korban Masacre 12 Novembro 1991 di Motael, dan sebagainya),  pembangunan jalan kembar mulai dari Comoro hingga ke jantung kota---Palaçio do Governo beserta jembatan kembarnya di Sungai Comoro, pembangunan apartemen-apartemen megah di tengah-tengah pemukiman penduduk yang kumuh, serta aktivitas-aktivitas parade militer dalam setiap event nasional, dan seterusnya. Termasuk juga penciptaan kemegahan dari perspektif agama dengan dibangunnya Katedral/gereja.

Katedral Dili. Foto:

Semua bentuk pembangunan simbol kemodernan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pembangunan di Timor Leste sedang giat berjalan dan ada kemajuan, setidak-tidaknya pada infrastrutur fisiknya. Dalam konteks inilah bagaimana ibukota Dili hendak dihubungkan dengan ibukota-ibukota negara di dunia, khususnya dengan negara-negara sekawasan, seperti Asia Tenggara.

Hubungan yang ada sebenarnya adalah sebuah network. Terbentuknya network ini, bukanlah secara kebetulan. Terdapat actor-aktor internasional yang bekerjasama dengan actor-aktor nasional. Actor utama yang paling berperan dalam ‘jaringan modernisasi’ tersebut adalah para pelaku ekonomi transnasional. Pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintahan, jalan kembar Comoro, serta gedung-gedung pertokoan modern yang dilakukan oleh konsorsium internasional menjadi bukti atas network tersebut. Pertanyaannya adalah ‘bagaimana actor internasional mampu melakukan modernisasi terhadap ibukota Dili?’   

Menteri Industri TL, Gil Alves saat meresmikan Timor Plaza

Salah satu faktor yang menjadi penyebab berhasilnya modernisasi merasuki kehidupan negara Timor Leste adalah adanya kebijakan (politica) yang secara sengaja dibuat oleh pemerintah yang berintikan pada arahan (mata dalan) agar negara yang bersangkutan terintegrasi secara internasional (integrasi internasional), baik kebijakan di bidang politik maupun ekonomi. Ibukota Dili saat ini---suka atau tidak suka, terima atau tidak terima---sedang berada dalam lingkaran proses pengintegrasian internasional tersebut. Dengan cara inilah, actor-aktor internasional (kekuatan pemilik modal) mencoba melakukan penetrasi social dan kultura dalam kehidupan masyarakat Timor Leste.

Sudah pasti, Dili sebagai ibukota negara memiliki keterkaitan yang multidimensional dengan negara Timor Leste, baik yang sifatnya psikis maupun fisik (isin-klamar). Cepat atau lambat, Ibukota Dili dengan segala denyut kehidupannya akan terpengaruh dan bergerak mengikuti dan sesuai dengan ritme dan melodi kehidupan kota-kota besar dunia. Artinya, melalui ibukota Dili inilah secara tidak langsung menjadikan masyarakat Timor Leste, khususnya penduduk yang tinggal di kota Dili akan terkait dan terhubung dengan “masyarakat global yang notabene relatif lebih lama hidup dalam konsep sebagai kota metropolis”.

C. Akibat Modernitas atas Ibukota Dili

Modernisasi Dili: Ada Si pembuang sampah & ada Si Pemungut Sampah. Foto:

“Penobatan Dili sebagai ibukota Negara RDTL bukanlah tanpa unsur kesengajaan. Terdapat latar belakang politik dan ideologis yang jelas atas penobatan/pemilihan tersebut. Sudah pasti, terdapat pertimbangan dan keputusan politik yang melatarbelakangi penguasa Kolonialis Portugis ketika memutuskan memindahkan ‘ibukota’ kekuasaannya dari Oequsse ke Dili pada tahun 1769. Sudah barang tentu, bukanlah sikap yang strategis untuk tetap meninggali Oequsse sedangkan rakyat di sekitarnya terus-menerus melakukan pemberontakan, belum lagi saat melihat datangnya ancaman dari saingan utamanya di Pulau Timor, yakni Belanda yang memilih Kupang sebagai pusat dan sekaligus benteng pertahanannya.

Bagi Portugal, Dili menjadi satu-satunya tempat tinggal terakhir untuk menyelamatkan segala sesuatu yang dimilikinya di sekitar Asia Tenggara (khususnya Kepulauan Nusantara) setelah kekalahannya dalam perebutan wilayah Maluku oleh Belanda. Dili, karenanya dijadikan sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menyelematkan asset dan misi imperialismenya, seperti eksplorasi atas kayu cendana, kopi, dan rempah-rempah lainnya; serta untuk mengamankan misi imperium keagamaannya seiring dengan tugas yang dimandatkan oleh Vatikan sebagai Pasukan Salib di kawasan Afrika, Amerika, dan Asia bersama-sama dengan Kerajaan Spanyol, khususnya dalam mengkatholikkan penduduk Timor. Dengan didudukinya Dili, serta-merta Portugal pun memulai membangun symbol-simbol kekuasaan ekonomi, politik dan social-budaya.

Timorese & Indonesian Flag

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Penguasa Jakarta ketika melakukan invasi ke Timor Leste dengan menentukan Dili sebagai sasaran pertama dan utamanya. Menguasai Dili berarti menguasai daratan Timor Leste, setidak-tidaknya secara politik. Maka, langkah memborbardir Dili adalah keputusan dan sekaligus langkah yang strategis bagi langkah-langkah berikutnya. Seakan-akan tidak mau kalah dengan penguasa sebelumnya, penguasa Indonesia pun segera membangun symbol-simbol yang berbau keindonesiaan guna menunjukkan eksistensi dan pengaruh heggemonii ideologinya, baik kepada masyarakat Timor Leste maupun dunia internasional.

Salah satu peradaban UN yg terkenang bagi beberapa gadis Dili

Pasca referendum 1999, pihak United of Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melakukan hal yang serupa. Pihak UN pun memilih Dili bukan sebuah desa di puncak gunung sebagai pusat administrasi politik dan pengaruh keamanannya. Menyadari bahwa misinya adalah sementara, maka berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Portugal dan Indonesia, bangunan-bangunan yang didirikan oleh petugas UN juga bersifat temporal/non-permanen. Meskipun begitu, tidak semua sarana infrastruktur yang dibangun bersifat non-permanen, contoh pembangunan sebuah jembatan yang dirusak saat 1999. Pada hampir semua jembatan yang diproduksinya, selalu disertakan ukiran atau lukisan bertuliskan negara anggota UN yang bersangkutan.

Sebagaimana majemuknya/pluralnya keanggotaan militer, polisi dan staff sipil UN yang datang ke Timor Leste, membawa konsekuensi pembangunan sarana dan prasarana yang mampu mendukung kinerja mereka, seperti dengan dibangunnya sarana perhotelan, supermarket, bar-bar dan restaurant. Secara ideologis, semua itu dimaksudkan untuk mengenangkan (memori) kepada masyarakat Timor Leste akan peran dan eksistensi mereka selama di negeri ini.”

1. Konsentrasi Ekonomi-Kapital

Suasana Colmera, Dili. Foto:

“Jika ingin mendapatkan dollar, maka datanglah ke Dili; Jika ingin mendapatkan pekerjaan, maka carilah di Dili; Jika ingin melihat sayur-mayur dan buah-buahan negara lain yang segar dan bersih, Dili adalah tempatnya; Jika ingin kaya, maka tinggallah di Dili; Jika ingin melihat kemiskinan dan pengangguran, maka lihatlah di setiap sudut kota Dili; dan seterusnya”

Sekali lagi, proses modernisasi yang dilakukan terhadap kota Dili merupakan bagian dari skenario global untuk memasukkan hegemoni kekuatan yang pro pada neo-liberalisme. Dili akan dijadikan sebagai kota yang megah dan terbuka oleh siapapun dan apapun. Semua dengan alasan dan pembenaran: mengikuti arus globalisasi. Dengan demikian, modernisasi ini akan bersifat memoderatkan pikiran dan sikap dari kekuatan-kekuatan internal yang ada. Meskipun begitu, bukan berarti proses ini akan berjalan mulus dan tanpa tantangan. Kasus modernisasi terhadap ibukota-ibukota negara di belahan dunia pada akhirnya menimbulkan reaksi-reaksi penentangan serta munculnya berbagai persoalan sosial yang ditimbulkannya. Begitu pula dengan Dili, walaupun saat ini banyak kalangan yang mendukung atas proses modernisasi ini, namun secara pelan dan pasti akan menimbulkan reaksi-reaksi penentangan akibat efek negative yang ditimbulkannya. Berbagai permasalahan yang berujung pada konflik sudah mulai bermunculan sebagai akibat dari proses modernisasi tersebut walaupun belum disadarinya sepenuhnya jika hal itu berkaitan, seperti menyangkut permasalahan status dan pengalihan fungsi lahan.

ANZ Bank: Bank Australia di Dili

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa secara ekonomi, Ibukota Dili akan menjadi konsentrasi utama bagi kegiatan ekonomi, khususnya perputaran modal. Sarana infrastrutur pendukung keuangan akan dibangun di kota Dili, juga termasuk pertarungan-pertarungan di antara sesama mereka. Beberapa sarana perbankan yang sudah dibangun sejak awal kemerdekaan adalah Bank Mandiri yang sangat Indonesianis, Bank BNU yang begitu Portugalis, dan Bank ANZ yang kelihatan betul Australinisnya. Beberapa jasa pengiriman/transfers uang juga mulai banyak beroperasi di kota Dili, seperti Wester Union, dan jasa-jasa swasta yang sifatnya pribadi yang bergerak di luar mekanisme pasar yang ada.

BNU Bank: Bank Portugal di Dili

Dengan terkonsentrasinya modal di Kota Dili, menunjukkan bahwa Dili telah menjadi ‘rumah baru’ bagi para elit ekonomi. maka Dili akan menjadi sasaran utama bagi pergerakan penduduk desa. Urbanisasi akan menjadi hal yang tak terelakkan. Semua angkatan kerja dan pencari kerja akan menyerbu kota Dili sebagai satu-satunya tempat melanjutkan kelangsungan hidupnya. 

Secara kasat mata, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pendatang (imigran luar negeri) yang mengadu nasib di Kota Dili. Mayoritas imigran tersebut melakukan aktivitas perdagangan. Mereka kebanyakan berasal dari Indonesia, China, Portugal, Australia dan Negara Asia lainnya.

Mandiri Bank: Bank Indonesia di Dili

Umumnya para imigran Indonesia, mereka bergerak di sector formal dan informal, di antaranya berjualan pakaian seperti yang ada di Kampung Alor---mayoritas berasal dari Sulawesi. Selain itu, ada pula yang dengan cara berkeliling kota dengan cara menjajakan barang dagangannya dari gang kampong ke gang kampong lainnya---pakaian dan kosmetik serta makanan/bakso (pelakunya mayoritas orang Jawa). Meskipun begitu, dapat dikatakan hampir semua rumah makan di ibukota Dili dimiliki oleh orang Jawa. Sebagian imigran Jawa lainnya bekerja sebagai tenaga kasar (buruh-buruh bangunan) pada proyek-proyek fisik. Kebanyakan, buruh-buruh kasar asal Jawa ini pola kehadirannya dilakukan dengan cara dipanggil oleh pemilik proyek (pengusaha pribumi yang juga menjalin rekanan bisnis dengan pengusaha asal Indonesia). Jadi, kedatangan mereka dengan cara dimobilisasi. Ruang ekonomi inilah yang dikuasai oleh imigran asal Indonesia.

An-Nur: Satu-satunya Masjid di Dili

Masih terkait dengan keberadaan imigran asal Indonesia ini, dalam hal bertempat tinggal di Dili, mayoritas tinggal secara berkelompok. Imigran Indonesia asal Sulawesi, biasanya juga tinggal di lokasi tempat berdagangnya. Di samping faktor hubungan etnisitas sesame meraka juga dikarenakan factor keyakinan ritual mereka: akses ke Masjid An-Nur (satu-satunya Masjid di Timor Leste yang masih eksis). Sedangkan imigran asal Jawa, kebanyakan tinggalnya secara komunal dalam satu kompleks perumahan yang disewa secara beramai-ramai.

Dalam hal imigran Indonesia asal etnik China, mayoritas menguasai dan bermain dalam lapangan elit. Mereka biasanya bekerjasama dengan China-China Timor serta menjalin hubungan mesra dengan para pejabat pemerintahan terkait dengan proyek-proyek pemerintahan. Bukan rahasia umum pula, bila mayoritas golongan inilah yang selama ini memfasilitasi para pejabat pemerintah ketika melakukan aktivitas keluar negeri (menanggung tiket pesawat, bayar hotel, sekaligus penyedia tukang pijatnya).

Hampir setiap sudut kota Dili ada toko China

Sementara itu, hal yang tak kalah menariknya adalah menjamurnya imigran asal China yang bergerak di sector formal. Sepanjang mata memandang, sepanjang itu pula kita akan melihat keberadaan imigran China dengan toko-toko dengan barang dagangannya. Toko-toko milik imigran China kebanyakan menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga dan peralatan pertukangan. Selain itu, banyak juga imigran China yang bekerja sebagai buruh kasar pada proyek-proyek pembangunan gedung pemerintahan, pertokoan dan perhotelan yang pemilik proyeknya adalah orang China. Sangat berbeda dengan imigran Indonesia, maka keberadaan imigran China di Timor Leste ini sangat terlihat jelas adanya backup dari pemerintahan China melalui Embaixada Republica Popular China untuk Timor Leste.

Dapat dikatakan pula, para imigran China inilah yang mempelopori dibangunnya apartemen-apartemen untuk golongan kelas menengah ke atas. Mereka juga bergerak di sektor pembangunan toko-toko serba ada/guna dan perhotelan. Selain itu, mereka pun mulai menguasai sektor pendistribusian minyak di Dili dengan cara mendirikan station fuel.

Hal lain yang cukup mencengangkan adalah mulai adanya aktivitas black market pada nivel kelas tinggi yang terkait dengan tanah dan penggunaannya. Ambil kasus di kawasan Hudi Laran, tempatnya di sekitar perempatan Hudi Laran. Di area ini didirikan 2 station fuel, yang keduanya dimiliki oleh pebisnis asal China. Di kompleks inilah, pebisnis China mendirikan sederetan rumah toko (ruko) dengan status tanah: menyewa. Pada awalnya, ruko-ruko ini diperuntukkan untuk kalangan mereka sendiri. Namun dalam perkembangannya, ruko-ruko ini kemudian disewakan kembali dengan setiap ruko seharga U$ 1.000.[4]

Beginilah cara mengendalikan ekonomi Timor Leste

Jadi kesimpulannya adalah bahwa saat ini yang menjadi elit ekonomi di Timor Leste, khususnya ibukota Dili adalah para imigran dan pengusaha asal China. Entah berapa persen, namun yang jelas bahwa perputaran barang dan uang berada di tangan dan kendali mereka. Barang-barang yang dijual dengan harga murah menjadikan kelompok China ini menjadi pemain tunggal roda perekonomian modern Timor Leste. Pelaku ekonomi China mulai mendominasi perekonomian Timor Leste.

Imigran lain yang jumlahnya banyak adalah asal Portugal. Mayoritas mereka berada di Timor Leste terkait dengan program portuguisasi bahasa Portugis di negeri ini. Selain itu, kebanyakan, mereka bekerja di lembaga pemerintahan. Keberadaan imigran Portugis mulai meningkat semenjak krisis ekonomi yang melanda Eropa. Dalam hal tempat tinggal, mereka di fasilitasi oleh pemerintah Portugal dan juga Timor Leste (kerjasama bilateral). Meskipun begitu, ada juga yang bergerak di bidang usaha, seperti Perusahaan ENSUL---perusahaan milik Portugis yang bergerak dibidang kontruksi serta memfasilitasi kebutuhan orang-orang Portugis dibekas negeri jajahannya tersebut.

Gedung KEMLU TL: Buatan dan bantuan RRC. Foto:

Beberapa imigran lain, yang nampak di kota Dili adalah asal Afrika. Mayoritas mereka di Timor Leste sebagai akibat dari kebijakan CPLP (Persatuan Masyarakat Berbahasa Portugis). peran mereka di sector ekonomi tidak kelihatan, mengingat keberadaannya di negeri bumi lorosa’e ini tidak terlepas dari kedatangan kontingen militer dan polisi UN/PBB asal Afrika di masa lalu. Beberapa imigran Afrika, khususnya asal Mozambique dan Angola juga tidak terlepas dari hubungan emosional politik dengan beberapa elit politik Timor Leste di masa resistensi. Beberapa di antaranya juga masih ada jalinan kekerabatan dengan orang Timor Leste---sebuah jaringan ikatan darah yang sudah ada semenjak era kolonialisme Portugal beberapa abad silam.

Militer Australia di Dili (Krisis 2006). Foto:

Jumlah imigran yang relative besar lain, yang juga bermain di sektor ekonomi adalah asal India dan Banglades. Mereka mayoritas berbisnis di sector formal dengan cara membuka pertokoan yang menjual produk-produk elektronik dan juga garmen/pakaian. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, saat ini mereka terlibat persaingan dengan pelaku ekonomi asal China.

Sementara itu, keterlibatan di sector ekonomi tidak seberapa ditunjukkan oleh imigran asal Australia. Hanya beberapa warga Australia saja yang bergerak di sector bisnis, khususnya perbengkelan yang inipun “sepertinya menjadi satu paket yang tak terpisahkan dengan keberadaan misi Australia di Timor Leste”. Mayoritas mereka bekerja di sektor publik dan pemerintahan, termasuk NGO’s.

Peoples & Traditional Markets in Dili. Foto:

Dengan berbasiskan pada pengungkapan fakta di atas, praktis perekonomian Timor Leste, khususnya Dili dikuasai dan berada dalam kendali para pelaku ekonomi asing. Penduduk pribumi sendiri kebanyakan bergerak di sektor informal, meskipun begitu ada juga yang formal, namun dengan skala yang kecil.

Beberapa penduduk negara lain di Asia yang mencoba mengadu nasib di Timor Leste adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Myanmar.

Jika menggunakan perspektif rasialisme, penduduk pribumi yang bergerak di sector formal adalah warga negara keturunan (hasil kawin campur dengan orang China) atau yang kemudian disebut dengan ‘China Timor’. Golongan inilah yang saat ini turut berkompetisi dengan para pelaku ekonomi asing. Beberapa toko besar yang berperan sebagai penyupplai kebutuhan pangan rakyat Timor Leste dilakukan oleh kelompok China Timor ini. Khusus untuk import beras, mereka lebih banyak datangkan dari Vietnam dan Thailand.

Local traditional markets in Dili. Foto:

Sementara itu, mayoritas penduduk pribumi sendiri lebih banyak bergerak di sector informal. Kebanyakan dari mereka berada di mercadu-merkadu, pinggiran jalan, serta rumah-rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha. Bentuk-bentuk usaha yang mereka lakukan seperti berjualan kebutuhan pokok (beras, jagung, sayur-mayur, ikan, dan kebutuhan rumah tangga) dengan cara dijajakan di merkadu/pasar tradisional, pinggiran jalan kota Dili, mendirikan kios di rumah atau pinggiran jalan, menggunakan gerobak atau dengan dipikul (ai-leba). Terdapat juga beberapa orang yang menjual kayu bakar, bunga-bunga hias, serta kegiatan-kegiatan lain yang kesemuanya melibatkan tenaga kerja keluarga. Namun, eksistensi mereka juga mulai terancam oleh pedagang asal China. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa penduduk pribumi hanya mampu bergerak disektor informal dan pelaku dagang kecil-kecilan.[5]

Pesta adalah hal yang normal bagi penduduk Timor Leste

Salah satu faktor mendasar yang menyebabkan penduduk pribumi kalah bersaing dengan pendatang, mungkin terkait dengan sistem nilai budaya yang sudah mengakar pada diri pelaku ekonomi rakyat Timor Leste secara turun-temurun. Sistem nilai budaya ini, mungkin pula yang banyak mendeterminasi perilaku aktor ekonomi, termasuk di dalamnya cara pandang mengenai: tatacara usaha/bisnis, cara bekerja, cara pandang tentang tingkat keuntungan, cara pengelolaan keuangan, sikap terhadap mitra dan kompetitor, strategi menghadapi resiko, dsb. Oleh karena itu, penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan (decision maker) bahwa program pembangkitan/pemberdayaan perekonomian masyarakat, sebaiknya dimulai dengan program rekayasa sosial-budaya (socio-cultural engineering) guna mengubah inner life dan mengkondisikan suatu tatanan masyarakat yang akomodatif terhadap tuntutan pasar untuk maju dengan tidak menghilangkan unsur protectivo pada rakyat.

2. Konsentrasi Politik

“Jika ingin menjadi elit politik, maka itu hanya akan terjadi di Dili; Jika ingin membangun kekuatan politik, maka mulailah dari kota Dili; jika ingin merebut dan duduk di kekuasaan, maka Dili adalah tempat yang tepat; dan sebagainya.”

Para aktivis mahasiswa Timor Leste, FNLM

Modernisasi terhadap ibukota Dili juga akan membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan politik di negeri yang pernah hidup di bawah sistem kolonialisme selama lebih dari 450 tahun ini. Tanpa didukung oleh kebijakan politik, dapat dipastikan bahwa modernisasi akan terlambat merasuki wajah kota Dili.

Sede Central Partido Socialista do Timor

Tentunya, semua pihak akan sepakat bila saat ini, Dili telah menjadi pusat bagi segala aktivitas dan pertarungan politik antar kelompok kepentingan politik di negeri ini. Kondisi demikian dapat terjadi mengingat Dili sebagai ibukota negara merupakan pusat dari segala kegiatan pemerintahan dan birokrasi. Semua posisi jabatan birokrasi tinggi dan kekuasaan berada di kota Dili. Jadi, sudah secara otomatis, maka semua elit politik akan berkumpul dan memilih bertempat tinggal di kota. Setiap kelompok politik dengan kendaraan politiknya akan selalu menjadikan Dili sebagai barometer utama untuk mengukur kekuatan dan kekuasaan politiknya. Semuanya akan berebut dan terkonsentrasi di kota Dili. Selain sarana dan prasarana modern mulai ada, juga tak terlepas dari terkonsentrasinya modal di kota Dili. Wilayah yang sempit menjadi ruang pergerakan tersendiri bagi para elit politik untuk melakukan interaksi dengan para pemilik modal.

Isu komunal masuk dalam ranah politik (Krisis 2006 Timor Leste)

Timor Leste, seperti halnya wilayah-wilayah lain yang berada di kepulauan Indonesia bagian timur memiliki dinamika politik tersendiri. Di samping sebuah konflik penentangan terhadap kekuasaan kolonialisme, juga terdapat konflik horizontal yang sifatnya laten yang acapkali terjadi. Sebuah konflik komunal yang terjadi antar etnik yang ada.

Persoalan ‘lorosa’e’ dan ‘loromonu’ merupakan salah satu peninggalan dari masalah masa lalu yang hingga detik ini masih kental terasa. Konflik terbesar sepanjang sejarah Timor Leste “modern” adalah peristiwa 2006 yang lalu. Ketika itu, bagaimana antar penduduk dari etnik yang berbeda terlibat saling serang dan saling bakar-menghancurkan property pribadi masing-masing. Jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya konflik etnik ini tidak semata-mata bersifat horizontal, melainkan sudah masuk dalam ranah vertikal (kekuasaan dan negara).[6] Sentimen etnik bercampur dengan kepentingan politik dari masing-masing individu elit asal etnis tertentu.

Mariano Sabino (PD) - Mari Alkatiri (Fretilin)

Semua elit politik di Timor Lorosa’e mencoba menanamkan pengaruhnya untuk pertama kalinya dari kota Dili. Dari ibukota, mereka menghimpun kekuatan. Setelah itu, baru ditransformasikan ke area pedesaan. Tentu akan sedikit berbeda, manakala menyebut dan membandingkan eksistensi elit politik negeri ini dengan elit politik negara lainnya. celakanya lagi, dapat dipastikan bahwa semua elit politik tersebut tidak sepenuhnya mampu melepas sentiment ke-etnik-kannya atau ke-regionalisme-annya. Justru sebaliknya, acapkali menggunakan isu-isu tersebut untuk menarik simpatik dan dukungan massa, khususnya saat menjelang pemilihan umum.

Sesuatu yang agak janggal bila kita mengikuti paradigma lama, di mana yang namanya pejabat tinggi negara atau elit politik harus dihormati dan disegani. Kenyataannya, di negeri yang konon sebagai penjelmaan dari buaya ini, tingkat penghormatan masyarakat terhadap mereka sangat rendah bahkan dapat dikatakan tidak ada.[7]

Masyarakat terbelah menjadi 2: kaya dan miskin

Pertarungan politik di Timor Leste ke depannya, tentunya akan lebih dinamis dan varian lagi. Hal ini lebih banyak disebabkan factor modernisasi beserta dampaknya. Modernisasi dengan faham neo-liberalismenya, yang pada awalnya dianggap sebagai obat yang mujarab untuk mengatasi persoalan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan/kemakmuran bagi rakyat, pada akhirnya hanya akan melahirkan dua lapisan masyarakat yang saling bertolak belakang: lapisan minoritas hidup dalam kelimpahruahan harta dan tinggal di langit ketujuh, sementara lapisan mayoritas hidup dalam kesengsaraan seperti budak di erra kolonialisme Portugis dan tinggal di perut bumi bercampur dengan lahar panas atau cengkraman kemiskinan. Selain itu, dalam hal mensikapi hidup, maka lapisan golongan minoritas akan lebih pragmatis sedangkan lapisan mayoritas akan lebih radikal.

Tak ada makan siang gratis: kongsi antara elit politik&ekonomi

Ramainya pertarungan politik juga disebabkan mulai menguatnya perkongsian antara elit politik dengan elit ekonomi. Saat ini, perkongsian tersebut masih berusaha mencari format dan saling memahami antara satu dengan lainnya serta masih berjalan secara sembunyi-sembunyi walaupun semua mata melihat dan mengetahuinya. Namun, ke depannya, perkongsian ini akan berjalan secara terbuka. Keterbukaan ini juga tidak terlepas dari hubungan timbale balik/balas jasa selama ini, yakni selama kampanye pemilihan umum para pengusaha memberikan bantuan financial, lalu pada gilirannya para elit politik yang dapat posisi di kekuasaan/pemerintahan mengembalikan hutang tersebut. Mengapa? Ini tidak terlepas dari peran mereka saat ini sebagai pembela modernisasi ala neo-liberalisme.[8]

Generasi 1975 Timor Leste (FRETILIN)

Pertarungan politik di Timor Leste juga akan memasuki episode baru seiring dengan habisnya secara biologis usia dari generasi tua. Kuatnya dominasi generasi tua telah menyebabkan terpolarisasinya generasi muda dalam dua kekuatan, yakni kekuatan yang pro pada generasi tua dengan segala kebijakannya, dan kekuatan yang kontra, khususnya pada kebijakan-kebijakan yang diiambil saat ini.

Dilihat dari komposisi organisasi, satu-satunya organisasi sosial politik yang relative mampu bertahan dalam menghadapi goncangan natural tersebut adalah FRETILIN. Relativitasnya ini lebih banyak disebabkan oleh faktor emosional bukan ideologis. Sementara itu, partai politik lain seperti CNRT akan menjadi organisasi pertama yang tercerai-berai mengingat organisasi ini secara struktural dan ideologis kurang terbangun selain faktor ketergantungan yang besar pada figur Xanana Gusmão. Partai politik selanjutnya adalah PD (Partidu Demokratiku). Organisasi ini juga sedang dihadapkan pada persoalan bagaimana meredam konflik internal terkait dengan kepemimpinan para elit partai yang duduk di kursi kekuasaan yang berhadapan dengan massa/kadernya yang berada di luar kekuasaan. Partai lain yang sedikit memiliki harapan masa depan adalah PST (Partidu Sosialista Timor), meskipun begitu, terdapat persoalan internal yang menuntut untuk segera dibenahi. Karena jika tidak, partai yang secara tegas menyatakan diri berideologi Marxisme-Leninisme ini akan ditinggalkan oleh para simpatisannya.[9]

Membro Falintil di Dili, 1999.

Di sisi lain, lemahnya birokrasi pemerintahan beserta lembaga-lembaganya (birokrasi sipil dan institusi F-FDTL dan PNTL) akan turut mewarnai pertarungan politik tersebut. Modernisasi yang notabene identik dengan ketidaknasionalisan atau ketidakpatriotisan pada akhirnya akan memancing kedua institusi negara tersebut sebagai “hakim” atas hilangnya semangat cinta negara. Tanda-tandda bagaimana sebenarnnya kedua institusi ini, khususnya institusi F-FDTL mulai kehilangan kepercayaan terhadap elit politik sipil dapat dilihat pada peristiwa upacara bendera yang dilakukan oleh anggota F-FDTL pada setiap pagi (07.30) di kantor Ministerio Defeza e Segurança. Upaya pembangunan nasionalisme ala F-FDTL ini dilakukan dengan menghentikan semua pengendara dan pejalan kaki yang melewati jalan Fatuhada tersebut. Sebuah usaha pembangkitan semangat nasionalisme di tengah-tengah melunturnya semangat dan perilaku cinta tanah air dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Timor Leste.[10]    

Kontradiksi sosial dalam masyarakat akan melahirkan gerakan sosial

Situasi sebagaimana dijelaskan di atas, akan memicu lahirnya pemimpin-pemimpin baru, generasi-generasi baru yang anti pada kemapanan sebagaimana yang dirasakan oleh lapisan minoritas saat ini. Generasi baru ini, sudah pasti pikiran (visi dan misi politiknya) akan lebih banyak didasarkan pada realitas yang berkembang sekarang. Sebuah realitas yang juga dirasakan oleh lapisan mayoritas tertindas dalam masyarakat Timor Lorosa’e. Dengan demikian, Dili akan menjadi arena pertarungan politik yang bukan sekedar antara elit politik, melainkan juga antara elit politik dengan kelompok masyarakat; serta antar kelompok di dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perpecahan di masing-masing institusi PNTL dan F-FDTL.

3. Dampak Sosial Budaya

UNDIL, salah satu universidade di Dili

“Jika ingin melihat surga, maka tersedia di kota Dili; Jika ingin melihat bangunan dan fasilitas yang megah dan modern, ada di Dili; Jika ingin melihat kemajemukan yang terkotak-kotak, Dili adalah rumahnya; Jika ingin melihat pencopet, kriminalitas, preman, dan pelacur, maka Dili adalah lokalisasi yang tepat; Jika ingin melihat perkelahian antar pemuda, maka Dili telah menjadi ring dan arena bermain utamanya; Jika ingin melihat kesenjangan social antara kelas kaya dengan kelas miskin, maka Dili adalah kacamata yang tepat; Jika ingin melihat peradaban baru dengan peradaban lama dalam kondisi perang dingin, maka melihat perilaku Dili adalah pilihan yang tidak salah; Jika ingin pintar, maka datanglah ke kota Dili sebab pendidikan berlokasi di sini; Jika ingin sehat, maka berobatlah ke rumah sakit-rumah sakit di kota Dili; Jika ingin melihat bagaimana revolusi social akan berlangsung, maka Dili adalah tempat yang tepat untuk memulainya; dan seterusnya.”

Kantor Gubernur Propinsi Timor-Timur, 1993

Secara sosial-budaya, bentuk dan gaya arsitektur menjadi simbol atas ideologi dari kelompok-kelompok sosial penyembahnya. Penataan ibukota Dili yang rapi, indah dan nyaman akan menjadi cerminan dari para elit politik-penguasanya. Jika penataan terhadap Dili asal-asalan, sesungguhnya mencerminkan kondisi semrawutnya para elit tersebut.

Sebuah bangunan rumah pribadi yang megah dan bergaya arsitektur modern sebenarnya  menjadi simbol atas status ekonomi dan sosial pemiliknya. Begitu juga, dengan bangunan rumah gubuk merupakan konkretisasi atas kondisi pemiliknya. Dengan demikian, bentuk dan gaya arsitektur merupakan cerminan ideologi sosial mereka, yang sudah pasti mensiratkan adanya defferensiasi/perbedaan antara langit dengan bumi; kaya versus miskin.

Mercado lama Dili: arsitektur ala Portugis

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa modernisasi sekedar dipandang sebagai sesuatu yang bukan tradisional dan ketinggalan jaman. Secara sosial, modernisasi akan membawa dampak perubahan pada pola kehidupan sosial masyarakat Timor Leste. “Kota masa kini adalah ruang pengucilan kolektif dan kekerasan individual, yang ditransformasikan oleh berbagai umpan balik (feedbacks) menjadi suatu aliran yang tak pernah berhenti dan tak pernah mulai. Kehidupan menjadi abstraksi dan kota menjadi bayang-bayang.”[11]   

Anak-anak kecil di Dili juga berjualan

Banyaknya keluhan dan kestressan dalam level tertentu dari beberapa penduduk Dili menunjukkan bahwa Dili sedang menapaki dan bertransformasi menjadi ruang dan tempat yang hampa. Memang, secara fisik kita dapat melihat dengan jelas melalui mata akan bangunan-bangunan perkantoran pemerintahan yang megah serta gedung pertokoan modern dengan segala isinya yang modern, tetapi secara fisik pula masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menjamahnya. Produk fisik tersebut secara psikologis telah berubah menjadi sesuatu yang hampa dan abstrak. Dari hari ke hari, bangunan hampa ini kian bertambah. Ujung dari semua itu adalah bahwa masyarakat Dili, khususnya, akan merasa teralienasi secara sosial. Nilai-nilai kolektivisme masyarakat yang sebelumnya menjadi penyelamat kehidupan mereka, akan meluntur berubah menjadi sesuatu yang sangat individualistik: “Jika punya uang maka akan mampu menikmati kehampaan tersebut, namun bila tidak…akan terus tinggal dan hidup di dalam rumah yang model arsitekturnya tidak karuan dengan sebuah kandang babi di belakang/depan halaman rumah.” Jadi, Dili telah menjadi kota yang menciptakan diferensiasi/perbedaan pada penghuninya.

Dengan munculnya kesumpekkan dan kesetressan sosial tersebut, menunjukkan bahwa ruang (luasnya area) tidak menjadi ukuran bagi kenyamaan penduduk untuk dapat menikmatinya. Bangunan yang megah, jalanan yang diperlebar, dan sebagainya menjadi sesuatu yang kehilangan makna. Sebagian orang akan tetap merasa bahwasannya situasi Dili sangat sunyi dan sempit. Tentunya, kondisi psikologis yang demikian bukan semata-mata terbentuk oleh satu factor melainkan perpaduan dari carut-marutnya kondisi ekonomi, politik dan lingkungan social masyarakat.

Dili dan masa depan penghuninya

Beberapa elit politik dan ekonomi, sepertinya menyadari akan impak social dari proses modernisasi atas ibukota Dili ini. Karenanya, saat ini juga, mereka mulai membangun tempat-tempat “rileks” buatan seperti taman bermain (jardim), tempat nongkrong di café hotel, taman bermain anak di kompleks pertokoan seperti yang ada di Lantai 1 pertokoan Timor Plaza, serta masih banyak lainnya. Lokasi-lokasi ini secara tidak langsung mulai mempengaruhi pemikiran sebagian orang untuk lebih memilih pergi ke lokasi tersebut daripada pergi berkenalan dengan tetangga kanan-kirinya. Dalam konsteks inilah, tingkat komunikasi sosial penduduk dalam satu kampung/bairo mulai mengalami penurunan frekuensi dan intensitas hubungan. Anak-anak yang selesai pulang dari tempat bermain di pertokoan dengan bangga akan menceritakan pengalamannya pada teman sepermainannya yang sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut (dalam konteks anak ini, terjadi pula perbedaan referensi/pengalaman atas akses terhadap kemajuan teknologi).

Rumah adat Tutuala, 1972

Dalam perspektif sosial budaya, sejarah model/gaya bangunan di Timor Leste mengalami evolusi sebanyak 4 (empat kali), yakni model arsitektur original dengan nuansa khas komunalnya sebagaimana yang dapat dilihat sekarang. Model ini merupakan model pertama semenjak penduduk ini mulai mengenal cara tinggal permanen. Sebuah bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan dinding dari jerami/rumput ilalang/bilahan dahan pohon palam (blebak) serta bentuk atap menjulang tinggi  sebagaimana yang masih tersisa di Lospalos; atau rumah beratap dengan bentuk setengah lingkaran. Sisa-sisa peradaban dengan arsitek ini, saat ini kebanyakan dijadikan sebagai simbul “tradisionalitas pemegang teguh kebudayaan masyarakat local” dengan istilah rumah adat (uma lisan). Masih dipertahankannya arsitektur ini sebagai penanda “kekuasaan penduduk local”.

TNI & bangunan ala Portugis di Dili, 1975

Fase kedua adalah model arsitektur ala Eropa yang diperkenalkan oleh Portugis. Bangunan bergaya Eropa ini sangat kental dengan nuansa ke-eropa-annya yang berbentuk kotak---kubus memanjang ke atas---dan tidak lagi 100 persen terbuat dari kayu, melainkan dari bahan material seperti semen dan pasir serta menggunakan besi sebagai urat/otot rumah. Sebuah arsitektur kokoh dan angker dengan atap yang terbuat dari genting beton/cor. Untuk pertama kalinya, penguasa kolonialis Portugis memperkenalkan corak bangunan ini di kota mulai dari Ouqusse, Dili dan meluas ke kota-kota distrik lainnya. tentunya, bangunan pertama yang didirikan adalah bangunan untuk sarana public, seperti gedung pemerintahan, perumahan para pejabat Kolonialis, serta pasar (Mercado). Jadi, Portugis mendirikan bangunan tersebut guna menunjukkan diri sebagai bentuk dominasi kulturalnya.

Gedung pemerintahan ala Indonesia di Dili

Fase ketiga adalah arsitektur bergaya Asia ala Indonesia. Suatu model bangunan yang bercirikan khas rumah-rumah yang saat ini banyak didirikan oleh orang Indonesia. Bangunan ala Indonesia, sebenarnya ada kemiripan dengan ala Portugis. Perbedaannya terletak pada tingkat ketinggian dan model atap. Bangunan berarsitektur Indonesia lebih rendah dan ramping, serta menggunakan atap yang terbuat dari kaleng/seng. Di era kekuasaan Indonesialah proses massalisasi perubahan peradaban dilakukan. Gedung-gedung perkantoran semua hampir serupa dengan yang ada di kota-kota Jawa, perumahan-perumahan penduduk diseragamkan, begitu juga dengan sarana publik lainnya.

Perbedaan antara Portugal dengan Indonesia adalah “bila Portugal langsung menghabisi arsitektur original masyarakat lokal Timor Leste, maka kebijakan yang diterapkan oleh penguasa Indonesia berlainan lagi: mengkombinasikan antara seni arsitektur penduduk setempat dengan seni arsitektur modern. Sisa-sisa dominasi ini dapat dilihat saat ini seperti gedung pemerintahan daerah yang dipakai sebagai kantor Kedutaan Besar Australia di kawasan Fatuhada, Dili: sebuah bangunan yang atapnya bergaya uma lisan Lospalos.

Selanjutnya, fase keempat adalah model arsitektur di era kemerdekaan. Terjadi pertarungan ideologis atas model arsitektur bangunan di ibukota Dili saat ini. Portugal dengan segala keterbatasannya mencoba tetap mengukuhkan cengkeraman arsiteknya atas bangunan-bangunan Negara (Markas Besar Policia Militer di Balide, Istana Negara di Lahane, Gedung Museum, dan beberapa bangunan lainnya). Sementara itu, arsitektur ala Indonesia masih juga terus dijadikan referensi oleh penduduk Timor Leste saat membangun gedung perkantoran atau rumah pribadi. “Tetap abadinya” arsitektur ala Indonesia ini juga tidak terlepas dari latar belakang intelektual (Sarjana Teknik) Timor Leste yang mayoritas menamatkan pendidikannya di Indonesia, serta adanya hubungan kerja antara penguasaha Timor Leste dengan beberapa ahli arsitektur Indonesia.

Palacio Presidente: Produk bangunan berarsitektur China, Dili. Foto:

Masih terkait dengan gaya arsitektur ini, hal yang cukup mencenangkan adalah mulai mengguritanya gaya dan model arsitektur ala China. Bangunan-bangunan perkantoran pemerintahan yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Timor Leste dengan China, 90 persen dapat dikatakan bergaya China (atau, setidak-tidaknya warna yang tetap dipertahankan adalah warna khas China: merah dan kuning), seperti kantor Kepresidenan (Ai-tarak Laran), Kementerian Luar Negeri (Pantai Kelapa), serta masih banyak lainnya.

Jika semua bangunan di atas dibidani/diotaki oleh ahlinya, maka pandangan kontras terlihat pada bangunan rumah penduduk. Mayoritas, gaya perumahan penduduk diarsiteki secara langsung oleh si pemilik rumah atau dengan saran dari tukang/badaen penggarap rumah. Minimnya pengetahuan ilmiah (teori) serta dana yang ada menyebabkan gaya arsitekturnya tidak karuan dengan kontruksi yang asal-asalan juga, yang seringkali tidak mengindahkan kondisi panasnya cuaca Dili dengan ukuran ketinggian rumah. Rata-rata, rumah penduduk hasil karya arsiteknya sendiri ini tersusun oleh 12 batako/blok atau sekitar 2,4 meter dengan komposisi atap mendatar, bukan curam.[12]

Traditional Markets in Dili

Pada saat pertokoan-pertokoan modern belum ada, hampir dipastikan bahwa semua komunikasi dan interaksi social penduduk Dili terjalin di market-market tradisional, baik golongan kaya maupun miskin. Namun, semenjak didirikannya bangunan market-market modern, maka sebagian pembeli di pasar tradisional tersebut mulai beralih ke market modern. Dengan demikian, dari segi kuantitas interaksi social, maka pesertanya berkurang. Dari segi ekonomi, jelas pendapatan para pedagang di pasar tradisional juga mengalami penurunan. Pada konteks inilah, bagaimana keguncangan social mulai meletus.

Dengan demikian, saat ini sedang berlangsung peperangan untuk merebut dominasi dan pengukuhan atas ideologi kekuasaan (cultural) dari masing-masing kelompok yang bermain di Ibukota Dili. Di mana selain persaingan di antara sesama arsitektur, juga pertarungan antara bangunan perusahaan dengan bangunan pribadi/penduduk kebanyakan.  Semuanya ini sebagai manifestasi atas pertarungan ideologi-ideologi sosial.

Dili telah menjadi ruang bagi masuknya peradaban baru yang membawa nilai-nilai dan nnorma-norma baru pula. Semua itu, cepat atau lambat akan mempengaruhi penghuninya. Setidak-tidaknya, penduduk Dili akan terpolarisasi dalam dua golongan yang saling bertenttangan, yakni golongan yang pro pada peradaban baru dan golongan yang anti terhadap peradaban baru. Masing-masing keyakinan tersebut akan semaksimal mungkin disuntikkan pada keseluruhan masyarakat.

Mapa Linguistic in Timor Leste. Semua etnik berkumpul di Dili

Dili akan menjadi ibukota urbans. Semua etnik yang berada di Timor Leste mulai dari Tutuala hingga Oequsse, dari tasi mane hingga tasi feto, serta etnik-etnik lain asal negara lain, semua akan menyerbu dan mengadu nasib di Dili. Jika melihat kondisi sekarang, masing-masing etnik (ketika tinggal di Dili) menempati lokasi-lokasi tertentu yang kemudian menjadi identitas keberadaan sosial mereka. Dengan melihat trend kedatangan kaum urban, dapat ditarik sebuah garis merah bahwa asing-masing orang yang baru datang dari desa, maka tempat pertama yang akan dituju dan dijadikan sebagai tempat tinggal adalah rumah dimana anggota keluarga atau yang masih ada hubungan sesame etnik berada. Orang asal suku Mambai, tentu akan lebih nyaman tetap tinggal dengan sesame Mambai, begitu juga orang asal etnik Fataluku, Makasae, Kemak, Bunak, dan sebagainya.

Pluralism ini merupakan momentum bagi munculnya benturan-benturan sosial baru diantara komunitas yang ada yang sifatnya lebih kompleks. Adanya differensiasi sosial akan pula mempengaruhi proses interaksi dan komunikasi sosial antar anggota komunitas, dan ini menjadi pra kondisi awal atas munculnya konflik sosial.[13]

Berjubel-jubelnya kendaraan roda empat di Dili, menjadikan jalanan kota Dili terasa sempit. Setiap pagi, siang dan sore, jalanan utama kota Dili dilanda kemacetan. Masih rendahnya kesadaran dalam berkendaraan, seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Belum lagi ditambah dengan mentalitas arogansi yang kurang menjaga sarana dan prasarana public di jalan raya dari para pengendara atau penduduk yang tinggal di sekitar kanan-kiri jalan. Mereka dengan rasa percaya diri akan membongkar batas pemisah jalan yang terbuat dari beton yang dipasang  persis di depan rumahnya. Alasannya satu: tidak mau berputar. Padahal aksi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Panasnya cuaca/iklim ibukota Dili, juga turut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Rumah-rumah penduduk yang mayoritas tanpa menghitung sirkulasi udara beserta kelembaban dan kepanasannya menjadi penyebab panasnya suhu di dalam rumah. Sudah pasti, situasi demikian akan menyebabkan situasi di dalam rumah selalu dalam keadaan “panas”. Penghuni rumah akan mudah terpancing akan emosinya.

Hal yang serupa juga terjadi di luar rumah. Panasnya cuaca Dili akan memprovokasi orang untuk berlaku tidak sabaran. Kebanyakan, penduduk Dili dan Timor Leste adalah manusia yang temperamental. Persoalan kecil dapat menjadi besar. Persoalan kemacetan di jalanan akan memicu lahirnya pertengkaran. Factor geografis ini, akan semakin menemukan bentuknya menjadi persoalan social yang serius manakala berkorelasi dengan persoalan ekonomi dan politik.

Secara social, variable lain yang memudahkan masyarakat kota Dili mudah terpancing dalam konflik horizontal adalah maraknya dan sudah mentradisinya minuman beralkohol. Jika dibadingkan antara kehidupan masyarakat Dili dengan masyarakat di Surabaya, sangat berbeda. Di Surabaya, seorang tamu cukup disuguhi dengan segelas air putih, kopi atau the dengan kue/makanan ringan lainnya. Sementara bagi masyarakat Dili, hal seperti itu tidak biasa; akan mengurangi gengsi tuan rumah bila di atas meja tidak tersedia minuman beralkohol. Situasi demikian juga normal terjadi dalam setiap kerumunan anak-anak muda di pinggiran jalan atau gang-gang perkampungan.[14] 

Seringkali pula, konflik social di kota Dili, dipicu oleh ulah sebagian pemuda yang tergabung dalam organisasi beladiri (arte marçiais). Sikap solidaritas sesame anggota seringkali menjadi alasan utama bagi sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi tersebut berhadapan dengan organisasi beladiri lainnya.

Terkait dengan persoalan organisasi beladiri, maka hingga detik ini, pemerintah belum mampu membuat sebuah peraturan yang tepat guna mengatasinya. Ketiadaanya peraturan pengatur serta lemahnya kebijakan politik pemerintah dalam menyelesaikannya, seringkali memicu institusi F-FDTL, khususnya semenjak dipimpin oleh Panglima Lere Anan Timor untuk selalu mengeluarkan statemen bernada ancaman terhadap para pelaku instabilitas lokal atau nasional.

Semua kasus di atas hanyalah bagian dari permasalahan kecil yang saat ini terjadi di kota Dili. Masih banyak persoalan lain, yang intinya menjadi factor penyebab bagi mudahnya masyarakat Dili untuk terlibat dalam arena perkelahian yang sifatnya horizontal.

Program agrikultura tak mampu mencegah urbanisasi penduduk ke Dili

Di sisi lain, usaha-usaha pencegahan atas arus urbanisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Melalaui Ministeriu Agrikultura e Peskas misalnya, usaha-usaha pemberdayaan petani beserta pemberian peralatan kerja pertanian secara gratis, ternyata tetap tidak mampu menahan keinginan para penduduk desa untuk dating ke kota Dili. Bahkan, pemerintah dengan menggunakan Pakote Dezenvolvimentu e Desentralisasaun (PDD) juga tetap tidak mampu menghambat laju kepindahan penduduk tersebut. Dengan dua kasus ini pula, maka kemungkinan besar bahwa kebijakan desentralisasi pemerintah dalam 5 tahun ke depan, seperti dengan membangun infrastruktur pemerintahan distrital dengan memajukan peranan governu local beserta parlemen distrital akan berakhir pada nasib yang sama: tidak mampu menghentikan arus urbanisasi ke Dili.

Bagi sebagian masyarakat, persoalan mengadu nasib ke Dili bukan semata-mata faktor ekonomi dan politik. Seseorang akan tetap berangkat ke Dili dan tinggal di Dili, ketika ada anggota keluarganya yang “mengalami kesuksesan”. Selain itu, masih kuatnya hubungan kekerabatan di antara mereka, seperti seorang keponakan akan tetap menjadi tanggungjawab dari paman atau om-nya (tiun) dalam hal sekolah dan kebutuhan lainnya, manakala ia berada di kota Dili. Faktor-faktor demikian menjadi sekian banyaknya variabel yang semakin memperumit pola dan arus urbanisasi di Timor Leste beserta penanganan atas dampak yang ditimbulkannya.

---

[1] Selama 10 tahun tinggal dan hidup di ibukota Dili, saya merasakan adanya monotonisme kehidupan. Kegiatan-kegiatan yang berjalan tidak lebih sebagai sebuuah rutinitas yang kosong akan makna. Hiburan menjadi barang yang langka alias susah di dapatkan. Satu-satunya sarana hiburan yang dapat saya akses dan juga kebanyakan golongan berduit masyarakat Dili adalah tempat-ttempat hiburan malam atau bar dan sarana hedon lainnya. tentu, tempat-tempat demikian menjadi barang yang mahal bagi masyarakat golongan miskin.

[2] Saya berharap dapat menulis tentang persoalan kebudayaan masyarakat Timor Leste.

[3] Selama ini, tulisan-tulisan saya tentang susunan kelas social masyarakat Dili masih belum sistematis. Untuk kelas menengah dapat dibaca di artikel: Organização da Luta Massa Universitario (Povo) do Timor Leste

[4] Saya sempat diberi tahu oleh seorang perempuan pribumi, yang kebetulan rumah kami bersebelahan. Ia berkeinginan membuka usaha informal dengan membuka rumah makan dan berjualan bakso ala Jawa. Ia dihadapkan pada persoalan lokasi tempat berjualan. Ia kemudian berusaha bertanya pada pemilik ruko di perempatan Hudi Laran. Saat mendengar jawaban, ia sangat terkejut dan berkomentar: “Ida ne’e maka komplikadu liu! Uluk ita halo funu para bele liberta  ita nia rai doben Timor Leste ne’e, maibe ukun rasik’an hetan tiha ona, atu halo aktividade bisnis kiik-oan moos ita tenki aluga fali ba ema estranjerius fali ho folin 1.000 dollar kada fulan. Bulak!” (Ini benar-benar komplikasi! Dulu, kita melakukan perang dengan maksud untuk membebaskan bumi tercinta Timor Leste, setelah kemerdekaan kita peroleh, masak mau membuat kegiatan bisnis kecil-kecilan, kita harus menyewa kembali (ruko) pada orang asing seharga 1.000 dollar setiap bulannya. Gila!)

[5] Semoga saya dapat membuat artikel tentang susunan kelas masyarakat Timor Leste.

[6] Akan dibahas dalam materi tersendiri. Sebagai pengantar/pengetahuan umum dapat dibaca di artikel: Kronologi Konflik 2006.

[7] Baca di susunan kelas social masyarakat Timor Leste

[8] Banyak politisi yang berpandangan bahwasannya Timor Leste akan susah untuk berkembang bila tidak membuka pintu lebar-lebar bagi kekuatan ekonomi asing (baca: investor). Dan pandangan ini pula yang selalu dikampanyekan baik secara terbuka maupun malu-malu.

[9] Mengenai peta kekuatan politik Timor Leste ini akan dibahas dalam artikel tersendiri.

[10] Baca artikel berjudul: Timor Leste: Nasionalisme ala F-FDTL

[11] Baca tulisan M. Castells, 1983, The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. London: Edward Arnold.

[12] Model ini lebih banyak dipilih atas dasar pertimbangan keuangan, referensi pemilik rumah dan tukangnya, serta tingkat kemudahan dalam hal pembuatannya. Sesuatu yang sangat lucu (namun tragis) adalah rata-rata para tukang bangunan/badaen di Timor Leste adalah badaen kagetan: mendadak jadi badaen. Semua ini disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga dan juga ketiadaannya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga para badaen tersebut sebelum menjadi badaen. Maka, tidak mengherankan bila ada seorang badaen yang peralatan kerjanya tidak lengkap. Dalam obrolan café dengan kolega, siapa biasa menyebut badaen Timor Leste dengan istilah ‘Badaen Martil’, yakni badaen yang bermodalkan palu/martil, gergaji dan meteran saja. Selain dari peralatan ini, biasanya si pemilik rumah yang disuruh untuk membeli. Sementara itu, bukan menjadi rahasia umum bila badaen Timor dikenal lambat dalam bekerja. Istilah umum yang biasa dipakai untuk menjulukinya adalah ‘Badaen Fumador’, yakni badaen yang selesai memasang satu buah batako langsung berhenti untuk merokok/fuma.

[13] Saya tinggal di sebuah bairo atau terkenal dengan sebutan Hudi Laran, yang sebelumnya dikenal sebagai area rawan konflik antar penghuninya. Saat ini, Hudi Laran relative lebih tenang disbanding 4 tahun sebelumnya. Terdapat pemandangan mengenai pengelompokan social yang secara natural terjadi di kawasan ini: bagaimana masing-masing penghuni rumah mencoba membangun ikatan komunitas yang didasarkan pada ikatan etnisitas/kedaerahan. Keluarga dari etnik Fataluku akan cenderung membangun hubungan mesra dengan sesame mereka. Hal yang serupa juga dilakukan oleh etnik Makasae, Kemaq, Bunaq, dan Mambai. Dalam bahasa tetum dikenal dengan istilah ‘buka nia maluk rasik’ (mencari anggota atau kerabatnya sendiri). Sikap toleransi dan penghormatan kepada sesama/tetangga relative rendah. Rumah saya diapit oleh keluarga Makasae (Lospalos-Luro), Manatuto, sebuah keluarga Viequeque-Same, dan sebuah keluarga campuran Malaiana dan Suai. Semua tetangga tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Keluarga Maksae, tak pernah menurunkan volume suaranya ketika berbicara: keras dan mirip dengan orang yang sedang bertengkar, dan dalam setiap kalimat pasti muncul satu kata makian (Ina nia huin, karalhu, het nia man, etc); tidak perduli mau siang atau malam. Keluarga Manatuto  juga tidak jauh berbeda; selama 24 jam selalu dalam kondisi perang sesame dalam satu rumah. Si ibu (janda) berprofesi sebagai guru SD (bersyukur sudah pindah, karena rumah dijual oleh orang tuanya. Keluarga lainnya adalah Makasae (Viqueque), yang terlihat begitu arogan ketika mengendarai mobilnya. Meskipun di dalam jalanan bairo, ia selalu berlari kencang. Satu lagi adalah, keluarga Viqueque-Same yang begitu gak ambil pusing dengan situasi lingkungannya. Ia adalah seorang sopir taxi yang kebetulan patraon atau majikannya memperbolehkan membawa taxinya untuk dibawa pulang ke rumah. Kebiasaannya (sekeluarga) bila memutar tape selalu dengan suara yang seluruh penghuni bairo dapat mendengarkannya.  Satu laginya adalah sebuah keluarga campuran antara Tetum Terik (Suai) dengan Bunaq (Bobonaro). Pekerjaannya lebih suka memamerkan harta kekayaan. Dan masih banyak karakter lainnya. Yang intinya, bahwa di bairo tempat kami tinggal dihuni oleh berbagai macam karakter yang berbeda-beda, yang kesemuannya mengindahkan akan nilai-nilai dan norma-norma social (etika penghormatan).

[14] Di bairo tempat saya tinggal, terdapat sebuah pemandangan dan kebiasaan dari sekumpulan anak muda yang bekerja sebagai buruh di gudang beras milik PT Globus, yakni bagaimana mereka dengan teman-teman sebaironya langsung memborong minuman kaleng beralkohol (Bir merk Tiger, ABC, dan juga arak/Tuak Sabu) pada sebuah kios di sebelah rumah setelah mereka menerima bayaran dari majikannya. Mereka menerima bayaran dalam setiap minggunya. Mereka dibayar 5 dollar per hari. Berarti dalam satu minggu, mereka mendapatkan bayaran sebesar 35 dollar. Ironisnya adalah, uang upah selama seminggu tersebut akan habis saat itu juga. Celakanya lagi, rutinitas demikian, seringkali berakhir dengan perkelahian diantara sesama mereka. Ini juga berlaku bagi mereka yang sudah berkeluarga: punya istri dan punya anak.