HISTORIA TIMOR LESTE

Sejarah Demokrasi di Timor Leste

Bagian Kedua

By Vladimir Ageu DE SAFI'I

Sejarah dan proses perkembangan demokrasi di Timor Leste untuk pertama kalinya dapat dipastikan bermula pada era 1970-an. Ini seiring dengan perubahan politik dalam negeri Portugal yang pada saat itu sedang dilanda revolusi sosial: revolusi bunga. Keberhasilan dalam menggulingkan rezim lama oleh rezim revolusioner yang dimotori oleh militer ini, secara politik telah juga membawa perubahan kebijakan menyangkut status pemerintahan negeri-negeri jajahan. Selain itu, mulai kuatnya ide kemerdekaan di masing-masing negeri jajahan, juga turut mempercepat proses penyebaran ide pembebasan nasional.

Di Timor Leste sendiri, ide dan gerakan perlawanan yang lebih modern dengan melibatkan kekuatan yang relative massif dimulai sejak meletusnya pemberontakan yang dipimpin oleh Liurai Manufahi, Dom Boventura, antara tahun 1910-1912. Selain pemberontakan tersebut, peristiwa Viequeque pada tahun 1959, juga cukup banyak mengispirasi ide-ide dan peristiwa di masa selanjutnya. Peristiwa-peristiwa inilah yang mengilhami lahirnya tokoh-tokoh perlawanan muda, yang selanjutnya di era sekarang kita sebut sebagai generasi 1975. Di samping itu juga, mulai diberlakukannya kebijakan dan akses rakyat dibidang pendidikan (meskipun masih sebatas bagi golongan atas) oleh penguasa Portugis secara kultura telah membuka dan munculnya golongan masyarakat terpelajar. Dari sini pula, pengetahuan-pengetahuan tentang ide-ide kemerdekaan serta demokrasi mulai muncul.

Selanjutnya, ide dan konsep demokrasi mulai menemukan institusi pertamanya di negeri ini seiring dengan dipakainya istilah demokrasi untuk nama organisasi social politik pada bulan Mei 1974, seperti Union Demokrasia Timorense (UDT), Asosiasaun Sosial Demokrasia Timorense (ASDT), dan Asosiasaun Popular Demokrasia Timorense (APODETI). Terlepas dari tujuan politik dan aksi-aksi politik yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa ketiga pendiri dan organisasi tersebut adalah pelopor disosialisasikannya ide demokrasi. Dan ide demokrasi ini semakin menemukan bentuk formalnya, ketika pada tanggal 28 November 1975 secara resmi dipakai sebagai nama Negara: Republika Demokratika Timor Leste.

Penjelasan di atas merupakan fase awal di mana ide demokrasi muncul bersamaan dengan gerakan pembebasan nasional menentang praktek kolonialisme Portugal. Ide-ide demokrasi bercampur dengan semangat nasionalisme dan patriotisme; bercampur dengan semangat anti penjajahan.

Peristiwa invasi militer Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan menjadi babak baru atas perkembangan demokrasi di Timor Leste. Ini menjadi pertanda ditutupnya fase pertama. Memasuki fase kedua ini, meskipun dalam situasi yang hampir sama, yakni sama-sama di bawah kekuasaan pemerintah kolonialis (pra 1975: Portugis, pasca 1975: Indonesia), namun terdapat perbedaan kebijakan terhadap negeri jajahan. Dengan diresmikannya Timor Timur sebagai Propinsi ke-27 Indonesia, membawa konsekuensi diterapkannya sistem dan kebijakan yang dijalankan pemerintahan Jakarta. Sebagaimana propinsi-propinsi lainnya, Timor Timur pun diharuskan untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Singkatnya, di era Indonesia tersebut, rakyat Timor Leste mulai memasuki babak baru dengan diperkenalkannya ide-ide demokrasi dalam doktrin ‘Demokrasi Pancasila’ dengan gaya rezim Orde Baru: militeristik. Untuk pertama kalinya di era Indonesia ini, rakyat Timor Timur diharuskan untuk mengikuti pemilihan umum guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Tingkat I Propinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya pada tahun 1982. Selanjutnya, berturut-turut pada Pemilu 1987, 1992, 1997, dan 1999.

Jadi, berbicara mengenai demokrasi di Timor Leste tidak bisa dilepaskan dari aktivitas gerakan pembebasan nasional. Jika di era Timor Portugis, demokrasi dijadikan sebagai nilai utama pembentukan negara RDTL pada tahun 1975, maka pada era Timor Indonesia, demokrasi juga dipakai di samping sebagai nilai-nilai perjuangan juga sekaligus strategi perjuangan pembebasan nasional oleh para pejuang dan aktivis.

Di kalangan kelompok klandestin, khususnya yang bergerak di Indonesia (Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) para aktivis mahasiswa dan pemuda Timor Timur (IMPETTU/Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur koorditorat IMPETTU se Idonesia terus DPP IMPETTU langsung dibawah maun bot KY Xanana, RENITIL/Resistensia Estudante Nasional Timor Leste, AST/Asosiasaun Sosialista de Timor, GMTTP/Gerakan Mahasiswa Timor Timur untuk Perdamaian, dan sebagainya) menggunakan demokrasi sebagai salah satu strategi perjuangan guna memerdekakan Timor Leste. Para aktivis beranggapan bahwa terbukanya peluang dan adanya proses demokratisasi yang meluas di Indonesia akan memberikan peluangan bagi kebebasan bergerak para aktivis dan rakyat Timor Leste. Karenanya, kerjasama antar pejuang Timor Leste dengan gerakan kelompok pro demokrasi di Indonesia harus dilakukan. Pada akhirnya, strategi ini terbukti cukup efektif dan berhasil.

Peristiwa Mei 1998 dengan tergulingnya Soeharto dari jabatan Presidennya, menjadi titik/tonggak awal bagi terwujudnya kemerdekaan Timor Leste. B.J. Habibie selaku Presiden pengganti Soeharto memutuskan dengan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan perlunya diadakan referendum untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste. Selanjutnya, pada akhir tahun 1999 dengan pemantauan badan internasional PBB, sebuah referendum dilaksanakan di Timor Timur, dan hasilnya adalah Timor Timur berdiri sebagai negara sendiri dengan nama RDTL, yang kemudian dikukuhkan secara formal pada tanggal 20 Mei 2002. (Bersambung)****